PERBUP Kab. Gunung Mas No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021
Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Serta Standar Biaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/NO.541
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Serta Standar Biaya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Serta Standar Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
339
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 merupakan prioritas program dan kegiatan
tahun 2020 dalam rangka mempercepat
kesejahteraan masyarakat
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor
30) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyetakan rumah sakit berkewajiban menyusun peraturan internal rumah sakit; bahwa peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kab Tegal selaku pemilik rumah sakit, Pejabat Pengelola, staf medis dan staf keperawatan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinik yang baik (good clinical governance); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter soeselo Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; UU No 38 tahun 2014; Perpres No 77 Tahun 2015; PP no 23 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP no 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No 49 tahun 2013; Permenkes No 10 tahun 2014; Permenkes No 66 Tahun 2016; Permenkes No 11 Tahun 2017; Permenkes No 27 Tahun 2017; Permenkes No 42 tahun 2018; Permedagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 3 Tahun 2020; Kepmenkes No 772/Menkes/Sk/VI/2002; Kepmenkes No 923/Menkes/SK/VI/2005; Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 34 Tahun 2014; Perbup Tegal No 14 Tahun 2017; Perbup Tegal No 82 Tahun 2018; Perbup Tegal No 37 Tahun 2019; Perbup Tegal No 73 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, perubahan peraturan internal rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
58 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, maka dari itu perlu diatur tata cara pengelolaan pajak daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAb. DAIRI No. 6 Tahun 2011, PERBUP DAIRI No. 26 Tahun 2017, PERBUP DAIRI No. 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Pendapatan, Pendaftaran, Pemberian NPWPD, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tata Cara Penggunaan Data Transaksi Usaha, Pengelolaan Pajak Daerah, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Banding, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembukuan, Pelaporan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No 6 Tahun 2011
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi
113 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 41 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa agar tetap terselenggaranya roda pemerintahan dalam pengelolaan keuangan di desa akibat terjadinya masa transisi pergantian Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk penyempurnaan persyaratan penyaluran alokasi dana desa;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 Tahun 2014; Permendagri no.111 Tahun 2014; Permendagri no.114 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.83 Tahun 2015; Permendagri no.20 Tahun 2018; Permendespdtt no.16 Tahun 2019; Perda no.6 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Ketentuan PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 41 Tahun 2020 pada pasal 9 dengan ditambahkan 1 ayat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 41 Tahun 2020
3 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian
dan/ atau penetapan pagu Alokasi Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 40 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
Rangka Penangan.an Pan.demi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor
40)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2019 Nomor 8);
13.Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 40 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 39 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2020 Nomor 39);
Perubahan Ketentuan Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
yang memenuhi ketentuan indikator penilaian kinerja unit
penyelenggara layanan publik sebagaimana ketentuan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik diperlukan kode etik Pelayanan Publik di Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kode Etik Bagi Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun wajib dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Gaji Ke-13 Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi 13 pasal tentang Pemberian Tunjangan Gaji Ke-13 Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 119/PMK.02/2020; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tapin ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Standar Harga Satuan dimaksud digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.
Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2021 berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; danbah an penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyeretaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tamabhan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 105 Tahun 2005, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari sebesar Rp2.000.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
