Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 843
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Berdasarkan Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Permenkeu No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
1. UU NI. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP NO. 8 Tahun 2016
7. Permendagri No. 113 Tahun 2014
8. Permendagri No. 84 Tahun 2015
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permenkeu No. 35/PMK.07/2020
11. Permenkeu No. 40/PMK.07/2020
12. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Pımpınan Dan Anggota Dewan Perwakılan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangn Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor
21 tahun 2007, menyatakan bahwa dalam hal pemerintah
daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan
atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberi tunjangan perumahan, dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan, dan harus memperhatikan asas
kapatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga
setempat yang berlaku yang besarannya ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.a
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun
2018
Peraturan ini memuat tentang ketentuan pemberian tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan Anggota DPRD, bentuk pemberian tunjangan dan besaran pemberian tunjangan perumahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 42 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas
Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tenta ng
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tcnta ng
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Kctiga
Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teMang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah
Tahun 2020.
Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diberikan kepada:
a. PNS;
b. PNS Penerima Uang Tunggu;
c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia,
tewas atau gugur;dan
d. Calon PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 42 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembelian Tunjangan Perumahan Dan Belanja Perjalanan Dinas Bagi Ketua DPRD
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, perlu dilakukan perubahan kedua atas Perwal Kota Tangerang No. 42 Tahun 2012
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PMK No. 113/PMK.05/2012, PERGUB BANTEN No. 30 Tahun 2012, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No. 42 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan kedua atas belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
UU No.2 Tahun 1997,UU No.5 Tahun 2014,UU No.23 Tahun 2014,PP No.18 Tahun 2016,PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.30 Tahun 2019, PP No.94 Tahun 2021, PermenPANRB No.34 Tahun 2011, Permendagri No.35 Tahun 2012,
Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020,PERDA No.12 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai
Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat ( 1), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga; bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
Umum Daerah Kabupaten Purbalingga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2020 dicabut
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 42 Tahun 2019
PERBUP Kab. Wonogiri No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
PERBUP Kab. Wonogiri No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penerima penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka perlu adanya perubahan ruang lingkup perguruan tinggi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi selanjutnya dimaksud huruf a maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak d huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus penerima penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 42 Tahun 2019
Badan Layanan Umum-Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2019/42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pegawai Pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Remunirasi, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2020
gaji ketiga belas - petunjuk teknis pelaksanaan pemberian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian gaji ketiga belas, pembayaran gaji ketiga belas, pertanggungjawaban, pengendalian dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2019 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2019
Arsip - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHARGAAN DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghargaan Penyerahan Arsip Statis.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015
tentang lmbalan Penyerahan Arsip Statis; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Pemberian Penghargaan berupa uang kepada Masyarakat dalam rangka penyerahan
arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
