Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun
2019 telah ditetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Desa
se- Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, Kabupaten sukamara termasuk
kabupaten yang mengalami kenaikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan,
sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang harus ditransfer
kepada desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018
Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2019
tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 4)
diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2019
tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 4)
diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2018
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan Dalam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan Dalam Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetaokan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Seginim
1. UU No. 04 Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 43 Tahun 2014
8. Permendagri No. 76 Tahun 2012
9. Permendagri No. 45 Tahun 2016
10. Perda No. 1 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap betas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 29 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Kasai, Desa Nanga Kompi, Desa nanga Mancur, Desa Siling Permai, Desa Lingkar Indah, Desa Sayan jaya, Desa Nanga Pak, Desa Tumbak Raya, Desa Berobai Permai, dan Desa Nanga Raku di Kecamatan Sayan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 2 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi
UU No.34 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa dan berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentar.g Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pencairan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20 15 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Sragen kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 20 15 Nomor 5 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2021
PETA BATAS KELURAHAN RANTAU KUJANG DAN DESA RANTAU BAHUANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Kelurahan Rantau Kujang Dan Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa dengan Desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Pasal 1
2. Batas Desa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran Dana Desa, perlu menyempurnakan ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 6 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
5 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ALokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aalokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kualai Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bersumber dari APBD untuk setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016, meliputi : Perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (1); dan Ketentuan Pasal 8 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016, Dan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan motivasi kepada desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan memberikan penghargaan atas capaian kinerja kepada desa yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016 perlu disesuaikan dan dicabut, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Pemberian Penghargaan, Pengelompokan Desa, Penerima Penghargaan, Penggunaan Penghargaan, Pembiayaan, Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Penghargaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor16 tahun 2015 pada bagian Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a); Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A; Ketentuan Pasal 21 diubah; Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
merubah Peraturan Bupati Nomor16 tahun 2015
7 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2012
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPerpajakanDesa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP mengatur mengenai Kecamatan dan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pelunasaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan diberikan insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2011 dicabut
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
