Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Mencabut :

Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Di Bidang Perdagangan Secara Online Dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)

Download :
Permendag No. 77 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 77 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
77 PELIMPAHAN KEWENANGAN WLKT KE BPMPPT.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NO 77 TH 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 77 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang

Download :
77.pdf

Abstrak

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2017/No.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adairya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Akses Informasi dan Dokumentasi Publik Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bab VI Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab VII SOP PPID Bab VIII DIDP, RPID, SIDP, LLID Bab IX Pendanaan Bab X Pemohon Informasi dan Dokumentasi Bab XI Tata Cara Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bab XII Keberatan dan Sengketa Informasi Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
54 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download :
Salinan 2022 PERBUP KAB. BOYOLALI 77.pdf

Abstrak

inovasi daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2022/NO.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 23 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Uji Coba Inovasi Daerah, Penilaian Inovasi Daerah, Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
10 hlm

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2017

Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PM_77_TAHUN_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 77 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Susukan Kabupaten Cirebon

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbub Nomor 77 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2012

Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PP Nomor 77 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 77 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Klinik di kabupaten Bantul

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perbup-77-tahun-2018.pdf

Abstrak

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2018/NO.77, TBD No.77, LL KAB. KAPUAS HULU: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu daerah sebagaimana amanat pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 97 tahun 2014, Perpres No. 44 Tahun 2016, Perpres No. 91 Tahun 2017, Permendagri No. 138 Tahun 2017, PerkaBKPM No. 14 Tahun 2015, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 57 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 ayat (5) sampai dengan ayat (18) diubah dan ditambahkan angka baru yakni angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22, ketentuan Pasal 2 diubah, ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 6 dihapus, ketentuan Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 10 diubah, ketentuan Pasal 11 diubah dan ketentuan Pasal 12 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan ini terdiri dari 7 Hlm dan 4 Hlm lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2013.