Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

T.E.U.

Indonesia, Kota Palu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palu

Tanggal Penetapan

28 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2016

Tanggal Berlaku

28 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.3

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PERINDUSTRIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palu

Bidang

Halaman ini telah diakses 735 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NOMOR 3 TAHUN 2016.docx

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2016/NO.3
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536); Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pindu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221); Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016. 6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT