Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.997 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda_03_2020.pdf

penyelenggaraan - sistem - pemerintahan - berbasis - elektronik - di - lingkugan - pemerintah - kota - bekasi

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020/No.3 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rasngka mewujudkan tata kelola pemnerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk memeberikan arah, landasan, dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelemggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiman atelah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah drngan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2017.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Maksud Dan tujuan Sasaran Dan ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Kemitraan Dan Peran serta Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Pembangunan SPBE, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian SPBE, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
43 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PD2020-3.pdf

RENCANA-TATA-RUANG

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi; c. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan adanya perkembangan keadaaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundangundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan revisi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020- 2040.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014.
Pearturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan RTRW, tujuan, kebijakan dan srtrategi penataan ruang, rencan astruktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan, peran masyarakat, kelembagaan, penyelesaian sengketa penataan ruang, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
170 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020 - 2040

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Majene Nomor 3 Tahun 2020.pdf

rencana tata ruang

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020 (3) ; 74 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020 - 2040

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Majene; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No, 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No, 13 Tahun 2017; PP No, 15 Tahun 2010; PP No, 68 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2018; Perda Provinsi Sulawesi Barat 1 Tahun 2004; Perda Provinsi Sulawesi Barat 6 Tahun 2017; Perda Provinsi Sulawesi Barat 1 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majene No. 12 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Majene Tahun 2020-2040, yaitu: 1. Wilayah Perencanaan 2. Tujuan dan Prinsip Penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 3. Rencana Struktur Ruang Wilayah 4. Rencana Pola Ruang Wilayah 5. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya 6. Pemanfaatan Ruang 7. Peraturan Zonasi 8. Persetujuan Pemanfaatan Ruang 9. Insentif dan Disinsentif 10. Sanksi 11. Peran Masyarakat dan Kelembagaan 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
74 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 - 2035

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

peraturan_daerah_nomor_3_tahun_2020.pdf

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2020/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020 - 2035

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016- 2021. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040.
Perda ini terdiri atas 10 Bab dan 44 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Apabila ada potensi wisata yang belum tertuang dalam RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2035, maka akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
35 Hlm, Lamp I

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda DIY No.3 Tahun 2020...imewa Yogyakarta.pdf

Pembangunan-perbatasan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk kepentingan pembangunan wilayah perbatasan diperlukan pengaturan hukum yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Materi pokok: Penataan Wilayah Perbatasan, Pembangunan Wilayah Perbatasan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan : 8 Halaman; Lampiran : 3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2020pd3278260031.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

Perda Prov Babel 3-2020.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Penjelasan.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran I-1.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran I-2.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran I-3.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran I-4.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran II.pdf

Perda Prov Babel 3-2020 - Lampiran III.pdf

RENCANA - ZONASI - WILAYAH - PESISIR - PULAU - KECIL

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020/NO. 2 SERI E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi RZWP-3-K Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 32 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2016; PERMEN KKP No. 23 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 116 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini diatur tentang asas dan tujuan RZWP-3-K. Selain itu, diatur pula mengenai ruang lingkup RZWP-3-K, yaitu a. wilayah perencanaan, jangka waktu, dan fungsi; b. kebijakan dan strategi; c. rencana alokasi ruang; d. indikasi program; e. arahan peraturan pemanfaatan ruang; f. kelembagaan; g. mitigasi bencana; h. gugatan perwakilan; i. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; k. ketentuan penyidikan; l. ketentuan pidana; m. ketentuan peralihan; n. ketentuan lain-lain; dan o. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
62 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA Takalar Nomor 3 Tahun 2020 .pdf

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, https://jdih.takalarkab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953); 12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 02 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01); 14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 07); 15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06); 16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02); 17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 20017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 03).
Pembangunan Kepariwisataan, Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
99 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025

ABSTRAK:

1. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah; 2. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang memiliki potensi kepariwisataan berbasis alam, religi, budaya dan buatan yang memiliki potensi pengembangan kepariwisataan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, diharapkan menjadi penggerak pembangunan kepariwisataan guna mendukung visi strategis nasional dan visi strategis daerah; 3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pringsewu; 4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Lampung; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2019; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2011-2031; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu.
Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025 meliputi wilayah administrasi daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
55 halaman (beserta penjelasan)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2025

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No. 2 Tahun 2020.pdf

RENCANA-INDUK-PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN-2020-2025

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2020-2025.
1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi; 3. UU No. 10 Tahun 2009; 4. UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2019; 5. UU No. 23 tahun 2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang antara lain; a. Ketentuan Umum; b. Pembangunan Kepariwisataan Daerah; c. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; d. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; e. Pembangunan Industri Pariwisata; f. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; g. Badan Promosi Pariwisata Daerah; h. Indikator Pembangunan Kepariwisataan; i. Pengawasan dan Pengendalian; h. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
65 halaman. ( 36 Halaman pokok Ketentuan dan 29 halaman Lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.