Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi online guna menjamin ketaatan Aparatur SipiI Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Norn.or 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Norn.or 38 Tahun 2012, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait maksud dan tujuan, perangkat presensi online, pengelolaan presensi online, tata cara melakukan presensi online, Ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 45 Tahun 2019
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2019/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Bantul sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean
government), diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan
Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
13/KEP/M.PAN/2003; Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip dan Azas Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Pelaksanaan dan Pengelolaan SIstem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 45 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2019/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Batang Hari;
Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang Hari;
Pemanfataatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang Hari diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PERBUP No. 47 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Meliputi Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penyelenggaraan SPBE; Pengelolaan Domain dan Sub Domain; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik; Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Serta dunia Usaha; Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 45 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM DARING
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2019/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Daring
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatanya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat; bahwa pelaksanaanya pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dan e-govemment; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan pedoman pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis Pajak Daerah; Kewenangan; Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Daring; Sistem Daring Pajak Daerah; Pembukaan Rekening, Penyetoran Dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak; Pembayaran Pajak Terutang Dan Pelaporan Pajak; Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Secara Manual; Hak Dan Kewajiban; Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,
diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas,
yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik dengan
muatan materi yang dinamis mengikuti perkembangan
kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangundangan di atasnya; bahwa untuk memudahkan perangkat daerah dalam
menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah
secara efektif dan efisien perlu adanya sistem
pembentukan produk hukum daerah berbasis
teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan
Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Bab IV Pembinaan dan Evaluasi
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta
perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten
Bantul dari ancaman dan serangan keamanan informasi,
diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema
kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk
memberikan jaminan keotentikan data, integritas data, anti
penyangkalan dan kerahasiaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penggunaan Sertifikat Elektronik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab Dan 10 (Sepuluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Dan Perhitungan Serta Pemungutan Retribus; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Pengawasan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 42 Tahun 2019
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; Website resmi Pemerintah Kabupaten Samosir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website subdomain Perangkar Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015.
Website Resmi Pemerintah Daerah; Media Sosial Resmi; Konten Website; Pengelola website dan website domain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
