Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 58/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PAKAIAN KHAS DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kota Madiun perlu mempertegas dan memperkuat identitas daerah dalam bentuk Pakaian Khas Daerah yang memiliki makna filosofis dan sosiologis sebagai cerminan nilai luhur karakteristik masyarakat, ciri khas daerah dan simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi dalam pembangunan Kota Madiun ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Khas Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah.
Pakaian Khas Daerah terdiri dari :
a. tutup kepala (iket/udheng/blangkon/kuluk) ;
b. baju ;
c. bawahan(celana/kain) ;
d. aksesoris (timang, sabuk, bandul, kancing, sundhuk, konde/sanggul).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2013
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.100 Tahun 2009 ttg Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kaliamantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas, sinergitas dan integrasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan (Litbang) daerah di Lingkungan Pemkab Indramayu Dan Perbup Indramayu No. 10 Tahun 2019 dipandang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perpu yang lebih tinggi maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 78 Tahun 2021; Permendagri No. 14 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Permendagri RI No. 3 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. lndramayu No. 8 Tahun 2021; Perbup lndramayu No. 15 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kelitbangan, Kelitbangan Daerah, Hasil Kelitbangan Dan Hak Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Kelitbangan, Basis Data Dan Publikasi, Kerjasama Pembinaan Dan Evaluasi, Pembiayaan, Prasarana Dan Sarana, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 57 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 628
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang penanaman modal; bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja; bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada DPMPTSPTRANSNAKER
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
20 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Walikota Kupang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kupang
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 574
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Struktur Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah; Bab 5. Kelompok Jabatan Fungsional; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 55 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme;
bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
perlu memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
8 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi
dan kondisi saat ini;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.
Materi Pokok: Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Jumlah halaman: 18 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 57 Tahun 2018
PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN - PELAKSANAAN ANGGARAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan
Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan adanya pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan out put dan out come pekerjaan yang tidak selesai pada akhir tahun
anggaran perlu memberikan acuan dalam pemberian
kesempatan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai
sampai dengan akhir tahun anggaran dan tata cara
penganggarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr.or 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembar.g Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran penyediaan dana, adendum kontrak, pembayaran pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 57 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1184
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi dan ketertiban pengelolaan Barang Milik Daerah berdasaran ketentuan Pasal 186 ayat (l) dan Pasal 187 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018, dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang realibel, akurat dan dapat dipertanggungiawabkan melalui inventarisasi secara menyeluruh Barang Milik Daerah (Sensus Barang Milik Daerah) setiap 5 (lima) tahun sekali, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 27 Th. 2014 stdd PP No. 28 Th. 2020; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 19 Th. 2016; Permendagri No. 108 Th. 2016; Permendagri No. 47 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2018
PERWALI ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan sensus barang milik daerah pemerontah kota batam; dan pelaksanaan sensus barang milik daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
104 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KOORDINASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATEA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
