Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Derah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang KotaMobagu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Central/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 9 Tahun 2011; Perda Nomor 6 Tahun 2017; Perbup Nomor 62 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penempatan uang daerah, pelaksanaannya, dan pelaporan dari Bank.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
5 Pasal (5 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun administrasi keuangan guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperluhkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan pemerintah kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1983, UU No.18 Tahun 1999, Uu No.1 Tahun 2004, UU no.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Perda No.25 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutupan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 11 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa Pelaksanaan mengenai Penetapan, penyaluran, pedoman
penggunaan serta pemantauan pengelolaan Dana Desa dan
penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, telah diatur
dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Uir Nomor 1 T a h u n 2020
tentang Tata C a r a Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Uir Tahun Anggaran
2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata C a r a Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran
2020
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERMENDES No. 11 Tahun 2019; PERATURAN LKPB/JP No. 12 Tahun 2019; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2015; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 10 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal 11 diubah, Pasal 11 diubah, Pasal 11 B diubah, diantara ayat 3 dan ayat 4 Pasal 15A disisipkan 2 ayat. yakni ayat 3a dan ayat 3b, Ketentuan ayat 4, ayat 5, ayat 6 Pasal 18A diubah, diantara ayat 1 dan 2 Pasal 18A disisipkan 1 ayat, yakni ayat 1a dan ayat 7 dihapus, Setelah ayat 2 Pasal 22A ditambahkan 3 ayat yaitu ayat 3, ayat 4, ayat 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Uir Nomor 1 T a h u n 2020
tentang Tata C a r a Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Uir Tahun Anggaran
2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata C a r a Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran
2020
-
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017
UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERDA NO 5 TAHUN 2010; PERBUP LINGGA NO 6 TAHUN 2018
PERATURAN INI MENJELASKAN SECARA RINCI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/NO.18 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.41 Tahun 2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.33 Tahun 2019, Perda No.4 Tahun 2008,
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 27 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 24 Tahun 2015
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Sistem Pengendalian Intern
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD NOMOR 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan atas
pengabdian kepada pejabat negara, maka dapat diberikan
kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1. Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dapat dilakukan
kepada Pejabat Negara;
2. Kendaraan perorangan dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat
angkutan darat milik daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan
perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep dan minibus;
3. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah
memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa
kendaraan perorangan dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah;
4. embayaran penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada
Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar sekaligus melalui
penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan;
5. Pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan Barang Milik Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2015.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2019
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak tertentu untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu perlu diterbitkan surat keterangan
fiskal daerah;
b. bahwa untuk memberikan kepastian dan tertib administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pemberian Surat
Keterangan Fiskal Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolalu Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolalu Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
PEraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Permohonan SKFD; Tata Cara Penyelesaian Permohonan SKFD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS PENGGUNAAN DANA AIOKASI- KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana Aıokası
Khusus
Nonfısık
Bantuan
Operasıonal
Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Kesetaraan Dı
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DaIa Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan operasional
Penyelenggaraart Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten
Musi Rawas
UU No 28 Tahu 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 20 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapalali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015l;PP No 55 Tahun 2005;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimala telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2O1O;Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No 59
Tahun 2010;Permendikbud No81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dal Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK-7 /2017 refiaJ]g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50 |PMK.7 /2017;Permendikbud No 4 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN ALOKASI DAN PEI\iYALURAN, SASARAN PEI,APORAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa Setiap Tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kab. Kupang No.13 Tahun 2019; Perbup Kupang No.12 Tahun 2016; Perbup Kupang No.26 Tahun 2018; Perbup Kupang No.65 Tahun 2019; Perbup Kupang No.3 Tahun 2020; Perbup Kupang No.5 Tahun 2020; Perbup Kupang No.21 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
4 halaman; 7 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
