Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 86 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Mekanisme Pengaduan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Di Kota Banjar

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

2009pw3228065.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Pengaduan Internal

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN No. 7 Tahun 2021.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 32 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

Peraturan BPKB Nomor 32 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Pengaduan Internal

Download file:

Peraturan Bekraf Nomor 1 Tahun 2019.pdf

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

2019

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif NO. 1, BN. 2019 No. 529, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa dalam untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu memberikan akses kepada pegawai dalam memberikan laporan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan tindak pidana; b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif atas layanan yang diberikan, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan internal; c. bahwa pengaduan internal perlu diatur dan dikelola secara baik dan benar serta memberikan perlindungan dan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890); 2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139); 3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);
Ketentuan Umum; Mekanisme Pengaduan Internal; Monitoring dan Evaluasi; Perlindungan; Penghargaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
13 halaman dengan lampiran

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Pengaduan Internal

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2024.pdf

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Abstrak

Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

Peraturan BPIP Nomor 9 Tahun 2020.pdf

pedoman - pengaduan whistleblower - pengaduan masyarakat - badan pembinaan ideologi pancasila

2020

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 9, BN 2020 (1337): 17 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penangan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP 53 tahu 2010; Perpres Nomor 7 Tahun 2018; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideolgi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018.
Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan BPIP serta bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana yang diadukannya. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.

CATATAN:

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Lampiran file: 17 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 17)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.