Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan pembulatan penjumlahan terhadap Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019, dalam rangka pelaksanaan penyaluran, serta pelaporan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tabalong Nomor27 Tahun 2018 ; Peraturan Bupati Tabalong Nomor43 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor05 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019, berisi tentang Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019 [Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06) Ketentuan Lampiran I Pasal 8 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dilakukan penyusunan rencana pembangunan desa melalui penggalian gagasan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, serta permasalahan yang dihadapi; Untuk menampung gagasan dan aspirasi masyarakat desa diperlukan suatu wadah atau alat kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam pendampingan pembangunan desa; Sesuai ketentuan Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (4) tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan optimalisasi tugas pendampingan desa diperlukan pengaturan mengenai aksi ispiratif warga untuk perubahan dalam pendampingan pembangunan desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendes PDTT No.3 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang ketentuan Umum Pasal 1 Dan Pasal 2,Kelaksanaan Sigap Pasal 3 dan Pasal 4, Pelaporan,Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 5 dan Pasal 6, Pembiayaan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
30 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2017 untuk menjamin tata tertib Admnistrasi Pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian Hukum maka terhadap Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu di tetapkan batas Wilayahnya,bedasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas Desa Sukaraja Kecamatan Sirah pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014;Pemendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;Keputusan Bupati No 18/KEP/I/2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang ,Sebelah Utara berbatasan Desa Lubuk Ketepeng Kecamatan Jejawi,Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa penyandingan dan Desa Belanti,Sebelah Barat berbatasan dengan Desa penyandingan , Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraja.Titik Koordinat Batas Desa berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 112 Tahun 2014; Perda Kab Magelang No 5 Tahun 2016; Perbup Magelang No 21 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan dan mengubah batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan pada aturan mengenai pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam 3 gelombang dalam jangka waktu 6 tahun dan jika ada kekosongan jabatan, Bupati akan menunjuk penjabat Kepala Desa. Dan tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagian pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa serta dalam menetapkan kotak suara harus memperhatikan jumlah dusun pada suatu desa. Untuk panitia pemilihan desa dibentuk oleh BPD paling lambat 10 hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa. Pengumuman ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja. Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 9 hari kerja disertai tata cara pendaftaran kegiatan penyaringan bakal calon. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas pada desa dengan TPS lebih dari 1. Dalam hal calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelantikan, calon dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemda sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak. Dalam hal calon kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pidana penjara paling singat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon tetap dilantik sebagai Kepala Desa. Jika ditetapkan sebagai tersangka dalam tipikor, makar terhadap keamanan negara sebelum pelantikan dan ditetapkan sebagai terdakwa serta sebagai terpidana , calon akan tetap dilantik sebagai Kepala Desa tetapi dalam kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara dari jabatannya. Jika calon Kepala Desa terpilih tidak hadir saat pelantikan dianggap mengundurkan diri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 26 Tahun 2017
PENDIRIAN-pENGELOLAAN-PEMBUBARAN-BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dimana untuk itu perlu didirikan badan usaha milik desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013 ; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 ; PP No.60 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan sasaran pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES bersama, pengurusan pengelolaan dan BUMDES bersama, modal dan kekayaan BUMDES, klasifikasi jenis usaha BUMDES dan BUMDES bersama, bagi hasil dan kepailitan BUMDES.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu tercapainya cakupan akses air minum layak dan akses sanitasi layak sebesar 100% (universal access) pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, efisien, pada huruf a berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Asas dan Prinsip, Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan, Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan, Sanksi , Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Bantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Darok yang merupakan pemekaran dari Desa Bantai dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 3, Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 7, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, dan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kendal No. 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2021/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangan
Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain
Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah;
2. Ketentuan Pasal 5A diubah;
3. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 5B;
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yakni Pasal 9A;
5. Ketentuan Pasal 23 diubah;
6. Ketentuan Pasal 27 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor
5 Tahun 2017 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2021
kelurahan - gunung panjang - KECAMATAN - TANJUNG REDEB - batas - penetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb. Memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau No. 15/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau No. 16/BKPW&PDT/II/2019, dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan dengan Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau No. 06/BKPW&PDT/III/2020. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kelurahan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
