Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Seluang Dengan Desa Mangga Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Sungai Seluang dengan Desa Mangga Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru Berita Acara Nomor: 146.3/238/DSS/XI/KU/2021 dan Nomor: 146.3/150/DM/XI/KU /2021, yang telah difasilitasi oleh Tim Batas Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b perlu a menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Seluang dengan Desa Mangga Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sungai Seluang dengan Desa Mangga Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
ABSTRAK:
Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal,
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara Indonesia khususnya penduduk Kabupaten Banjar mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal maka diperlukan pedoman penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Banjar,
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Meneteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TAHAOAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STNADAR PELAYANAN MINIMAL;
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL;
PELAPORAN;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
190 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 59
Tahun 2020; Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 10
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 3 Tahun
2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 2 Tahun
2020; Peraturan Bupati Tega! Nomor 82 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur dokumen yang mendeskripsikan arah dan
langkah penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pcmcrintahan yang mcmanfaatkai,
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE yang terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah perlu) menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 40 (empat puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sasaran; Kegiatan; Strategi Pendekatan; Tanggung Jawab Dan Peran Pemerintah Daerah; Peran Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting; Koordinasi Lintas Sektor Dan Tenaga Pendamping; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dari Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat serta
demi terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman
masayarakat di wilayah Kabupaten Sampang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat maka perlu
dibentuk Peraturan Bupati Sampang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta
Pelindungan Masyakat di Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta
Pelindungan Masyakat di Kabupaten Sampang. meliputi: ketentuan umum; penyelenggaraan keteriban umum dan perlindungan masyarakat; pembentukan. struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat; hak, tugas dan kewajiban; pembinaan; pelaporan; pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
jumlah 39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2022
penjabaran - perubahan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2022/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2022
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – SIDUA’ORI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Sidua’ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pati No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil
dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan
berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat; bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan
Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui
Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor
44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor
64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem
informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan
Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis
Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan
hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha
sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai
dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan
tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati
Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Katingan No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/No.696
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan;
3. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan;
6. Kepegawaian dan Eselon;
7. Tata Kerja dan Laporan;
8. Pendanaan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah di Kabupaten Asmat, maka perlu didukung dengan pembiayaan perjalanan dinas yang memadai serta menjunjung tinggi azas umum pengelolaan keuangan daerah, dan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat..
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini berisi tentang Pencabutan Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
Peraturan Bupati Asmat Nomor 5 Tahun 2022
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
