Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dipandang perlu adanya kerja sama desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Ketentuan Umum;
2. Kerjasama Desa;
3. Bidang dan Potensi Desa;
4. Badan Kerja Sama antar Desa;
5. Tata Cara Kerja Sama Desa;
6. Perubahan dan Berakhirnya Kerja Sama Desa;
7. Penyelesaian Perselisihan;
8. Hasil Kerja Sama Desa;
9. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Desa;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Pendanaan;
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasll cukai Hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung iawab Bupati; bahwa berdasarkan pertimbanahan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdava guna dan berhasil guna . perlu menetapkan PEraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasi] Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati.
Undana-Undana Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nemer 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1995; Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pomerlntah Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pen,erintah Nomor 38 Tahun 2007; Perafuran Montori Kouancan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan fv1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Toncah Nomor 78 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati. Dana bagi hasil cukai hasi! tembakau untuk: kegiatan pornberantasan barang kena cukal illegal; sosialisasi ketentuan dibidano cukai kepada linckuncan sosial: pemetaan industri rokok; kegiatan pembinaan lingkungan soslal; peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2020
Kepegawaian - Aparatur Negara - Pendidikan - Standar - Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar/tugas belajar khusus, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan /beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pengawai Negeri Sipil Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009.
Peraturan Bupati Balangan ini mengatur tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pengawai Negeri Sipil Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Pemberian Biaya Pendidikan; Kewajiban PNS Tugas Belajar; Kriteria Pemberian Bantuan Biaya Pendidlkan; Peruntukan Bantuan Biaya Pendidikan; Penyaluran Bantuan Pendidikan; Masa Studi; Sanksi-Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan pada Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014agar
dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perlu adanya pemberian honorarium;
b. bahwa agar pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014
dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu
ditetapkan standarnya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2013; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2013; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2013;Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2013;Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2013;Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebgaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2013; Perbup Temanggung No 61 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standar pemberian honorarium khusus kegiatan
Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD TAHUN 2020 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya,
dan ekonomi; bahwa penanggulangan/penanganan penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakanwabah penyakit menular, Pemerintah Daerah
berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan tatanan normal baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020
Tentang Protokol Normal Baru Desa; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor: 02/KB/2020 dan Nomor:KB/1/UM.04.00/M-K/2020 Tentang Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU; HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN KEBIASAAN BARU; SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19); PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SUMBER PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
17 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.21/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Dalam rangka implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus untuk mengoptimalisasikan sekaligus mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat secara menyeluruh, perlu dilaksanakan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permenpan RB No. 55 Tahun 2011; Permen Komunikasi dan Informatik No. 8 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2020; Perbup No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Pemangku Kepentingan
4. Pembentukan dan Penyelenggaraan
5. Pengembangan dan Pemberdayaan
6. Tugas dan Fungsi
7. Kemitraan
8. Arah Kebijakan
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 28 Tahun 2022
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun .2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya
Tahun Anggaran 2023.
UU No 49 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PermenPUPR No 1 Tahun 2022, Perda Kab Mesuji No 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatanb dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set), Dan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set), Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Ketentuan Lain - lain, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1000
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini terdiri dari 49 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Kewajiban dan Larangan, BAB V Hukuman Disiplin, BAB VI tentang Pejabat yang Berwenang Menghukum, BAB VII tentang Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, BAB VIII tentang Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, BAB IX tentang Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin, BAB X tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XI tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
31
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2019
Standar/Pedoman-Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 2019/28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga pengelolaannnya harus dilakukan secara optimal, transparan, terbukti, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan; Dan bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Petunjuk Teknis Sensus BMD, Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
