Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.620 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15E Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008

Download :
5007PERWALI_NO_15-E_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA - PENJABARAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15E, BD.2011/No. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008 dicabut.
15 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.37/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Mencabut :

Permen KKP Nomor PER.22/MEN/2009

Download :
Permen KKP Nomor 37 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/18/2011 Tahun 2011

Prosedur Penyusunan, Penomoran, Penyebarluasan Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Arsip

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 18 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 /PER/M.KUKM/ II /2011 Tahun 2011

Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi

Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 Tahun 2011

Pedoman Umum Tata Naskah DInas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 52/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP Nomor KEP.18/MEN/2005

Download :
Permen KKP Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 Tahun 2011

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Permen KKP No. PER.22/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/Men/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2001 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 9 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 8.A Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perpajakan

Download :
Peraturan Walikota_08.A_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 5A Tahun 2011

Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERBUP NO 5A 2011-OCR.pdf

Abstrak

masa dispensasi - pelayanan - pencatatan kelahiran

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5A, BD.2011/NO.5.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1411/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka perlu perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ; bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Perpanjangan Masa Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran. Hal-hal yang diatur antara lain tentang tujuan dan sasaran Dispensasli Pelayanan Pencatatan Kelahiran, serta sanksi bagi yang melanggar batas waktu pelaporan kelahiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 6A Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pemalang No. 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Download :
Perbup Kab. Pemalang Tahun 2011 No 6a_ocr.pdf

Abstrak

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6A, BD.2011/NO.6A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mengakomodir pengelolaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari pasien Jamkesmas Non Qouta (Jamkesda) di RSUD Dr. M. Ashari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang nomor 36 tahun 201 0, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; 10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ketentuan dalam Bab VI Pembagian Jasa Pengelolaan Bagian Pertama Pasal 9 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, Ketentuan pada Bagian Kedua dalam Pasal 10 setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, Diantara BAB VI dan BAB VII disisipi BAB VI A diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 10 A dan 10 B.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah.
6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011.