Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pesawaran No. 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 656
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.
Dasar Hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PESAWARAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PESAWARAN.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan Program Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36
Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor
161 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak
Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
PERBUP Kab. Bantul No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah - Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/NO.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik
serta menjamin pemerataan dan layanan Pendidikan yang
berkualitas, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui
Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
b. bahwa pengalokasian dan penyaluran Bantuan Operasional
Sekolah Daerah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan
tepat sasaran;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada
Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri,
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada
Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri,
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan pengaturan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan
Jenjang
Taman
Kanak-Kanak
Negeri,
Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Penggunaan BOSDA; Pelaksanaan; Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran; Pertanggungjawaban BOSDA; Larangan; Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 14 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan dan
pengembangan ekonomi masyarakat;
bahwa dalam upaya melaksanakan,
meningkatkan, dan mewujudkan pelayanan
angkutan orang dengan kendaraan umum
dalam trayek yang aman, selamat, tertib,
lancar dan terpadu, perlu menerapkan
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek;
bahwa untuk memberikan landasan dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan
angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek maka diperlukan
pengaturan tentang Standar Pelayanan
Minimal
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, pada wilayah Kecamatan perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat; serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 18 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 86 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, Diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan persampahan, pelimpahan kewenangan, penyerahan sarana dan prasarana, personil, dokumentasi dan penarikan retribusi persampahan, pembinaan dan pengawasan, penarikan kewenangan, pertanggungjawaban, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
17 hlm, Lampiran 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah
Potong Hewan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya,
Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan
kelembagaan-dinas pertanian, pangan, dan perikanan
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2024/NO. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas
Pertanian, Pangan, dan Perikanan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan, UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, UPTD Sub Terminal Agribisnis, UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan, Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah
Potong Hewan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya,
Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Jumlah Halaman: 15 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Peningkatan akses pendidikan yang
berkualitas menjadi salah satu prioritas pembangunan agar
mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan
berdaya saing;
bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
pendidikan di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Dewan
Pendidikan yang berperan dalam memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat
kabupaten;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum mengenai Dewan Pendidikan, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dewan Pendidikan yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pembentukan Dan Kedudukan, Peran Dan Fungsi Dewan Pendidikan, Keanggotaan Dewan Pendidikan, Hak, Kewajiban Dan Larangan Dewan Pendidikan, Masa Jabatan Dewan Pendidikan, Pemberhentian Dewan Pendidikan, Mekanisme Pemilihan Dewan Pendidikan, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Hubungan Kerja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan
Human Immunodefficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome, Dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome, dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome, dan Pemberdayaan Masyarakat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang sanksi administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik
tempat hiburan, pengusaha/perusahaan yang mempekerjakan pekerja di tempat berisiko yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome, dan Pemberdayaan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pegawai
negeri sipil di Kabupaten Banjarnegara maka mutasi
pegawai negeri sipil sebagai bagian manajemen
pengembangan karir; bahwa mutasi pegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja
serta kebutuhan organisasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil, perlu diatur
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mutasi, tim penilai kerja, seleksi formasi dan kompetensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak
keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan
biaya lainnya; bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai
satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian
besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan
wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam
pelaksanaan belanja dimaksud; bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan
belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah
dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, perlu diatur pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dimaksud yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati. Belanja Barang dan Jasa dimaksud terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
