Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pesantren; Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mekanisme Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pesantren; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2024

Sumber

LD.2024/NO.4

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda bantul nomor 4 tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NO.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak mulia; b. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bantul perlu mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pesantren; Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mekanisme Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pesantren; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024. Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan: 5 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT