Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; g. hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor; dan h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

15 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

15 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

15 Oktober 2024

Sumber

LD Tahun 2024 No. 04, TLD No. 004

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 27 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pulpis No 4 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Tahun 2024 No. 04, TLD No. 004
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:	bahwa kegiatan usaha dan/atau investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; g. hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor; dan h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT