PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.674 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.45/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Sorong
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias
Mencabut
  1. Permen KKP Nomor PER.21/MEN/2009
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.42/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 13/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemuliaan Ikan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2008 tentang Unit Kliring Departemen Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Ketentuan Pasal 15 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Arsip
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen ESDM No. 15 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan