Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 24 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2016; PERDA KAB.BENGKALIS No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BENGKALIS No. 1 Tahun 2018; PERDA BENGKALIS No. 02 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERDA BENGKALIS No. 2 Tahun 2018; PERBUP BENGKALIS No. 65 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP BENGKALIS No. 80 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah di Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; maksud dan tujuan; konfirmasi status wajib pajak; jenis layanan publik tertentu; pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak; pembinaan dan pengawasan; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 19 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 101 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Lamp. : 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2020
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS-TEKNIS PEMBERIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurir TNI, Anggota Kepolisan Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Penisun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 44 Tahun 2020
Ketentuan Umum dan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 43/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bangkalan No 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
3. Standar Bantuan Hukum Litigasi;
4. Standar Bantuan Hukum Non Litigasi;
5. Pencairan Anggaran Bantuan Huku,;
6. Pelaporan;
7. Sanksi Administratif;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyrakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyrakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dalam pengeluaran pembiayaan khususnya dari pendapatan jasa layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan serta memperhatikan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara, perlu menyusun pedoman Pengelolaan Unit Kerasipan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kab. Tulang Bawang dalam mengelola serta mendorong penguatan peran unit kerasipan pada setiap perangkat daerah.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 tahun 2010; PP No. 28 tahun 2012; PP No. 12 tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 20 tahun 2012; Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 tahun 2016; Perbup Tulang Bawang No. 65 Tahun 2016.
Pedoman pengelolaan unit kerasipan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Tulang Bawang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 48 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
mengubah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lombok Barat
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a. UPT Balai Benih Ikan (BBI);
b. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah I; dan c. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ketentuan dalam Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKUT maka perlu diadakan penyesuaian terhadap nomenklatur Sekretariat Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2020.
Mencabut PERBUP No. 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten OKUT
29 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 48 Tahun 2020
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD. 2020/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peratura Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU no. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar, Kode Etik, Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyampaian Keputusan, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban,Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi, Rehabilitasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
38 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
