Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kotabaru No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dipandang perlu untuk menaikkan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja,besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu diubah,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru .
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun
2009 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun
2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2015.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan ljin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan ljin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Ruang Lingkup
3.Pendelegasian Kewenangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daeah Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas dan Uraian Tugas;Tata Kerja;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 29 Tahun 2015
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABupaten BOALEMO TAHUN 2015 - 2035
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015/No. 514
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab. Boalemo Tahun 2015 - 2035
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Boalemo memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar sehingga perlu diatur secara terpadu dan berkelanjutan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 27 Tahun 2012; Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1990; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.34/Men/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67/Tahun 2002; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.16/Men/1008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per17/Men/2018; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Boalemo Tahun 2015 - 2035 termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup wilayah perencanaan, kedudukan, sistematika dan uraian materi RZWP3K kabupaten, peran serta masyarakat, hak dan kewajiban, pengawasan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Kotabaru serta mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah,berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan dan merit/ bonus ,adanya perubahan pengelolaan keuangan Rumah
Sakit menjadi BLUD maka Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2014 ten tang Sistem Remunerasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dianggap sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 741/MENKES/PER/VII/2008;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 ;Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Azas
3.Hak Dan Kewajiban
4.Pembiayaan Remunerasi
5.Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif Rumah Sakit
6.Proporsi Besaran Jasa Dalam Tarif Rumah Sakit
7.Kontribusi Dan Distribusi Jasa Pelayanan
8.Insentif
9.Distribusi Insentif
10.Indexing
11.Kriteria Penilaian Kinerja
12.Bonus Dan Tunjangan
13.Sanksi Administratif
14.Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai No. 28 Tahun 2015
Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2015/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka unhrk kelancaran pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulhrra, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin,
perlu membenttrk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa pembenttrkan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dengan melalui Penrbahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembenttrkan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perahrran Bupati tentang Perubatran Kedua Atas Peratrrran Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Linglmngan Pemerintah
Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatrun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SZ Talrun 2OO7; Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2015
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu
adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada
camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang Undang nomdr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pexherintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Gudang; Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Peraturan menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/2008 mengenai ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan tanda daftar Industri; Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam N egeri No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun
2011 Tentang Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi izin Gangguan; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan.
Dalam Peraturan Ini diatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah koordinasi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara jo Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07 /2014;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 ;Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015,Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa
3.Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
4.Mekanisme Dan Tahanan Penyaluran Transfer Dana Desa
5.Prioritas Penggunaan Dan Desa
6.Pemantauan Dan Evaluasi Dan Desa
7.Sanksi
8.Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015.
35
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
