PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2ors TENTANG pAKAIAN DINAS pEGAwAr Neoenr srpli oar TENAGA KON?RAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyempurnann penggunaan seragam
pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan evaluasi teknis, maka
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2Ol5
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga
Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Luwu Timur, perlu untuk ditinjau;
b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubal:an Atas Peraturan Bupati Lue'u Timur Nomor 18
Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintal
Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan l€mbarall Negara Republik Indonesia Nomor
427O);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undaag Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa L€mbaran
Negara RePublik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(kmbarar Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor
144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambaha-n lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan Operasiona.l Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7
Pal<aiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungari
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun
2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungal Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi Selatar(
sebagaiDana telah diubah dengan Peraturan Gubemur
Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2O15;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Talun 2O15
tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);
PASAL I
PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
NoMoR 3oTAHUN 2015
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 30 Tahun 2015
PERUBAHAN - KETUJUH - ATAS - PERATURAN - BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2014 - TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor
123/KPTS/BPAKD/2015 Tahun 2015 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupateti/Kota dan Partai Politik Pada
APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015, perlu
dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 untuk
disesuaikan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 12 Tahun 1985;UU No 21 Tahun 1997;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004;UU no 12 Tahun 2011;UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah di ubah dengan PP No 37 Tahun 2005;PP No 23 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 2 Tahun 2012;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 71 Tahun 2010;Permendagri No 13 tahun 2006;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda nO 2 Tahun 2012 ;Perda No 8 Tahun 2014
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI OGA.N
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 201 d TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat {6)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapat dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian dana desa, penggunaan dan a desa, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2014 dicabut.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 30 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 17 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kab. Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan
kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja
diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan. Salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memandang perlu
mewajibkan setiap orang atau perusahaan
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2013; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
Hal yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; Pelayanan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SIntang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Jenis dan Standar Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk penyesuaian dan penyempurnaan tarif retribusi pelayanan kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2008, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Perubahan, Pasal 1, Peraturan Bupati No. 50 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 30 Tahun 2015
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kotabaru No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dipandang perlu untuk menaikkan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja,besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu diubah,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru .
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun
2009 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun
2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2015.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
