Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
perlu menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien melalui penerapan Sistem lnformasi Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem lnformasi Kesehatan perlu memiliki acuan dalam penyelenggaraan Sistem lnformasi Kesehatan di Kota Kendari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf u dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kesehatan Kota Kendari
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3602),
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahn Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Pemerinta Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5542];
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013
tentang Sistem lnformasi Manajemen Rumah Sakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
87);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014
tentang Penyelengaraan Komunikasi Data Dalam
Sistem lnformasi Kesehatan Terintegrasi (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015
tentang Peta Jalan Sistem lnformasi Kesehatan
Tahun 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 77);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Numor 1423);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017
tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1635),
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
19. Peraturan Daerah Kola Kendari Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nornor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PENYELENGGARAN SIKD
BAB V DATA, ALUR DATA, SUMBER DATA DAN INFORMASI KESEHATAN
BAB VI INDIKATOR KESEHATAN
BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA
BAB IX PEMBIAYAAN
BAB X MONITORING DAN EVALUASI
BAB XI KETENTUAlN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan dan Pengelola Keuangan Belanja Tak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme
Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 pada Pasal 6. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 55 Tahun 2020 diubah.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan
sebagaimana Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam
pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu, perlu diselenggarakan optimalisasi
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di
Daerah; bahwa sehubungan dengan berlakunya Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional, maka dipandang perlu disusun
Peraturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan
kepesertaan program jaminan kesehatan nasional di
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang-Undang 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Perubahan Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubukinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.
UU No.7 Tahun 2001; UU Mo.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Komite Medik dan Komite Keperawatan dan Instalasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013.
37 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta
ABSTRAK:
Sistem Jaminan Kesehatan Semesta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semestasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta. Terdapat perubahan struktur peserta Jaminan Kesehatan Semesta sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Jamkesta adalah upaya untuk sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi menuju integrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
11 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memperoleh
layanan kesehatan, perlu melakukan penyesuaian terhadap
kriteria peserta penerima bantuan layanan kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Kriteria peserta, pemilihan fasilitas kesehatan, dan pendanaan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.C
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Kota Tegal diubah
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
