Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 0,711 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2023

PertanggungJawaban Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

APBD

Download :
perda no 1 tahun 2023 Kab . Banjar.pdf

Abstrak

APBD

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD/2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PertanggungJawaban Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeroi Nomor 27 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; PERTANGGUNGJAWABAN APBD; PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2023

Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama

ABSTRAK:

Bahwa upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama merupakan bagian dari menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa dalam upaya Penumbuhkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Kotabaru, diperlukan pengaturan Penumbuhkembangan kehidupan beragama agar kehidupan beragama yang religius dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang h, meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam Penumbuhkembangan kehidupan beragama; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Upaya Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama; Penyelenggaraan Penumbuhkembangan Kehidupan Beragama Pada Kecamatan Dan Desa/Kelurahan; Forum Kerukunan Umat Beragama; Ormas Keagamaan; Budaya Toleransi Beragama; Hak Dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat/ Badan; Pembinaan Dan Pengawasan; Koordinasi Dan Kerja Sama; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
Perda Kab. Pekalongan Tahun 2021 No 1_ocr.pdf

Abstrak

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
906 halaman

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Organisasi - tata kerja - badan pembinaan ideologi pancasila

2018

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 1, BN 2018 (536): 63 hlm: peraturan.go.id

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

ABSTRAK:

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.
BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

CATATAN:

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Lampiran file: 93 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 63 dan lampiran hlm 64 sd 93)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTInGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO tahun ANGGARAN 2()15

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

ABSTRAK:

bahwa pupuk merupakan Faktor sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewqiudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian Tahun Anggaran 2A16 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah*Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7.4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg? Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat : 1. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; I b. c. 2. 3. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2e7l; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2AA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lLl; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2AO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5170); 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2474 tentang Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl, 5 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor \4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao7e); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bg Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T\; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TT Tahun 2OOS tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1S Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4o/Permentan/OT .14O I 4 /2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.l4} / 8 / 2}ll tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a9\; 19" Peraturan Menteri 7A lPermentan/SR .L4A / rc l2A1t Pupuk Hayati dan Pembenah Pertanian Nomor tentang Pupuk Organik, Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2CILL Nomor 66fl; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4 lzA13 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.L4O lS I2OIZ tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor IOSS); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2aglpMK.o2/zars tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1613); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ L2/ 2O1S tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O16; 24. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 69lM.IND IPERI 512015 tentang penggunaan Kantong satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi; 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634 IMPP /Kep I 9 I 2002 tentang Ketentuan Jan Tata Caral Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di pasar; I I 26. Keputusan Menteri Pertanian 669/Kpts IOf .L6Al212012 tentang Nomor Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk. 27 . Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Tahun 2ALS Nomor 59).
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAIT UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatf" pupuk. I 9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 1O. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 1 1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. 13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan danlatau udang. 16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan /atau udang dengan luasan tertentu. 2o. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaks€rna penugasan untuk subsidi pupuk. 2l.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk[ Sektor Pertanian yang berlaku 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanflaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak ralqrat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk kabupaten/ kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten I Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau KabupatenlKota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga; (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak diperuntukkan bagr perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 3 {1} Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang di4jukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2} Kebr.ltr"lhan Purpuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektotr, dan sebaran bulanan, ssfagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. ' Pasal4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalar,r Pasal 3 dirinei lebih laqiut menurut Kecamatan, jenis, jwnlah, sub selrtor dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagran tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. . , (2) Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (U paling larnbat ditetapkan pada akhir Bulan Desernber 2A16. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut rnenumt keeamatan, jenis, junrlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. {2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penlruluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) I(abupaten" Pasat 6 Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pernbinaan kepada kelompok tani dalam perqrusunan RDKK sesuai luas areal \ usahatani dan/ata,u kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat petani di v wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam urilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubenrur sesuai kebutuhan; (3) Reatokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan, sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidaklr. melampaui aleikasi 1 (satu) tahun Pupuk Bersubsidi sebagaimana pupuk An-organik dan Pupuk oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. BAB III PEITYALURAI{ PUPUK BERSUBSIDI Pasal 8 dimaksud dalam Pasal 2 Organik yang diproduksi Pasal 9 ayat (1) terdiri atas dan/atau diadakan (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Ntentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : 1. tepatjenis; 2.lepatjumlah; 3. tepat harga; 4. tepat tempat; 5. tepat waktu; dan 6. tepat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (a) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petanilkelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapuul pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Fupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di[ wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuanJ/angberlaku; [' (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan sebagai berikut: (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik Rp. 1.8O0; per kg; Rp. 2.OOO; per kg; Rp. 1.4O0; per kg; Rp. 2.3OO; per kg; dan Rp. 500; per kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; dan 4O kg. Pasal 12 (1) Kemasan Fupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk lJrea bersubsidi berwarna pink dan PupukZA bersubsidi berwarna orange. BAB TV PENGAWASAN DAN PELAPORAIIT Pasal 13 Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini [V sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (1) KPPP Kabupaten wqjib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten d"alam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pen5rufrrfr[ Pertanian Lapangan Pasal 15 (U KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Provinsi sekali dalam sebulan; BAB V I{ETETITUAIT PENU'TUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ksal I"7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tragi. Pasel 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatar.nnya dalarn Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akes di Puskesmas Kabupaten Temanggung

Download :
PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_20132_ocr.pdf

Abstrak

Pedoman-pelaksanaan-sistem-pembiayaan-penggunaan-dana-kapitasi-askes-di-puskesmas

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2013 No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan kekurangan bayar kapitalisasi Askes pada tahun yang telah lewat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi seh ingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/11/2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah u ntuk memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akes di Puskesmas Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PB-1-2020.pdf

Abstrak

tambahan - penghasilan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - cianjur

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2020/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK:

Bahwa tunjangan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur telah di atur berdasarkan Perbup No. 103 Tahun 2019 berdasarkan keputusan Mendagri No. 061-5449 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Pemerintah Keuangan RI No. 3 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 63 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 41 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 02 Tahun 2007; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketenuan Umum, Prinsip Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP, Sasaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pengaturan Pemberian TPP Pegawai, Pengukuran Kinerja, Pemotongan TPP,Mekanisme Perhitungan Dan Pembayaran, Penghentian Pemberian TPP, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
20 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Klaten No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERDA Kab. Klaten No. 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

retribusi perizinan tertentu

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan adanya pemberian izin tertentu dari Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Permerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 19, penghapusan Pasal 2 huruf b, perubahan Pasal 6, penghapusan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, perubahan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 diubah.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA-INDUK-KEPARIWISATAAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2023 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025

ABSTRAK:

a. bahwa Pembangunan Kepariwisataan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dan pengembangan perekonomian Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pembangunan Kepariwisataan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta peningkatan kunjungan Wisatawan di Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025; d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 masih terdapat kekurangan dan belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pembangunan Kepariwisataan yang baik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur runagng linkup terkait Ketentuan Umum; Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-KAB), Pembangunan DPK; Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Pembangunan Kelembagaan Keparawisataan Daerah; Indikasi Program Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembiayaan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.