Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bab III Obyek Bab IV Subyek Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VII Struktur dan Besaran Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XI Keberatan Bab XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XVI Pembetulan, Pembayaran, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Insentif Pemungutan Bab XIX Ketentuan Khusus Bab XX Penyidikan Bab XXI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klaten

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Klaten

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.6

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klaten

Bidang

Halaman ini telah diakses 1022 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Nomor-6-Tahun-2022-Tentang-Retribusi-Persetujuan-Bangunan-Gedung.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Klaten No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

retribusi persetujuan bangunan gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan pengaturan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bab III Obyek Bab IV Subyek Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VII Struktur dan Besaran Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XI Keberatan Bab XII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XVI Pembetulan, Pembayaran, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Insentif Pemungutan Bab XIX Ketentuan Khusus Bab XX Penyidikan Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 dicabut. 33 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT