Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO. 504, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi da Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi
penting yang menyangkut keamanan negara,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana
alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit
sehingga penanganan keadaan darurat dapat
dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur pusat layanan pengaduan
masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat
meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan
tanpa dikenakan biaya telepon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/NO. 503, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan e-Government termasuk bagian dalam kategori urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik, perlu tata kelola penyelenggaraan sistim elektonik dalam pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 50 Tahun 2020
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI-STANDARISASI SATUAN HARGA DAN BIAYA OPERASIONAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (6) tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, satuan harga untuk Biaya
Operasional ditetapkan pada Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya
Operasional Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, meliputi:
a. Uang Harian;
b. Transportasi; dan
c. Alat tulis kantor. Serta mengatur perhitungan besarnya tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 48 Tahun 2020
penyelenggaraan - sistem - pemerintahan - berbasis - elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2020/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntable penyelenggaraan sistem pemerintah Berbasis Elektronik merupakan bagian urusan komunikasi dan informatika untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan E-Govemment yang diatur berdasarkan Perbup No. 25 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Komunikasi dan Informatika RI No. 10 Tahun 2015; Permen Komunikasi dan Informatika RI No. 4 Tahun 2016; Permen Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017; Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 5 Tahun 2018; Permen Komunikasi dan Informatika no. 8 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Prinsip Dan Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri dan guna kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, pengelolan aset, sumber pendapatan dan pembuatan LPPL RKS dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Solok perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Perbup
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 82 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendagri No. 54 Tahun 2009, PermenPANRB No. 6 Tahun 2011, PerKAN No. 15 tahun 2012, Perbup No. 22 Tahun 2010
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Arsitektur Sistem
3. Cakupan Sistem
4. Spesifikasi Sistem
5. Pelaksanaan dan Pengembangan
6. SDM
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 79 Tahun 2021 tentang Juklak Perda No 2 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Bantul No. 91 Tahun 2018 Tentang Juklak Perda Bantul No 20 Tahun 2011 ttg Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Perda Bantul No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Bantul No. 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PR/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan 3/P/2009/P/ 2009.
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah dan, Ketentuan Lampiran I diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Mengubah eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
Jumlah halaman : 7 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 41 Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a.bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang yang memadai;
b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. infrastruktur jaringan dan komputer;
b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
c. pengaturan data dan informasi;
d. pengembangan sumber daya manusia;
e. kelembagaan;
f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga
g. Keamanan informasi
h. pemeliharaan dan pelaporan
i. Percepatan SPBE
j. Pembinaan dan pengawasan, &
k. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupat6en Solok Tahun 2020 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Solok di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Solok.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 61 Tahun 2010, Perpres No. 9 Tahun 2014, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permenkominfo No. 5 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi
4. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
33 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
