Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan atas tugasnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan, Hak Pejabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa, Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Direhabilitasi, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 120 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 120 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bolmong Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Dalam rangka penyesuaian besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD maka perlu adanya penyesuaian harga satuan dari harga satuan tunjangan perumahan yang diatur pada ketentuan sebelumnya;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Perda No. 8 Tahun 2011;
- Perda No. 15 Tahun 2017.
- Besaran Tunjangan Perumahan digolongkan dalam 3 kategori: a. Ketua DPRD sebesar Rp 10.000.000,- b. Wakil Ketua sebesar Rp9.500.000,-; c. Anggota DPRD sebesar Rp9.000.000,-;
- Tunjangan Perumahan dianggarkan dalam APBD T.A. 2018 pada pos Belanja DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Perbup ini mengubah Perbup No. 120 Tahun 2017.
4 halaman batang tubuh (2 bab)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium , Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM , BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - STANDARISASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium , Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pemkab Grobogan pada TA 2018, maka Perbup Grobogan No 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Grobogan TA 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Grobogan No 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Grobogan No 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honroarium, Biaya Pemerliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Grobogan TA 2018 perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Grobogan No 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Grobogan TA 2018;
Pasal 18 ayat (6) UDU 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 33 Tahun 2017; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Perbup Grobogan No 26 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kode barang 01.01.08.02.001, kode kegiatan 02.02.04.15, kode kegiatan 02.02.04 ditambah Honorarium Tenaga Harian Lepas untuk 5 Hari Kerja, keterangan pada lingkup perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan penyempurrraan
terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81
Tahun 2016 Tentang Tambanhan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a367);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2OO3
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286)-;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Pemeriksaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia, Tahun 2Ol4
Nomor 246, Tambahan LembSran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lerybaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 20 10 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4o, Tamtiahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peratuaran Meneteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 31O);
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015
tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Konawe Selata4 Nomor 9 Tahun 2OL8
tentang Sistem Transaksi Non T\rnai Dalam Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2018
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 tentang Penglolaan Keuangan daerah serta Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dengan memperhatiakn kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 tahun 2017.
UU No 17 Th 2003; UU Ni 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 24 Th 2006; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 83 Tahun 2017.
Peraturan Bupati pandeglang Nomor 18 Tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAH RAGA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memajukan Olahraga dan meningkatkan prestasi Olahraga didaerah perlu diberikan penghargaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.3 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.16 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2007; PERPRES No.44 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011.
Maksud pemberian penghargaan adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada setiap pelaku Olahraga dan organisasi Olahraga yang berdedikasi tinggi dan atau berprestasi. Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memberikan motivasi bagi para pelaku Olahraga dan organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi. Bupati dapat menganugrahkan penghargaan berupa tanda kehormatan kepada pelaku Olahraga, organisasi Olahraga lembaga Pemerintah/swasta, dan perseorangan atau usul Dispora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur di bidang pelayanan keuangan, perlu disusun aturan tentang pemberian honorarium kepada para penyelenggara pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III Penetapan Honorarium; dan Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan, dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang telah didharmabaktikan bagi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa pemberian atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa penghargaan, guna menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan motivasi untuk meningkatkan dharmabakti kepada Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendorong terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
c. bahwa guna kelancaran pemberian penghargaan atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, dan Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penerima penghargaan, bentuk penghargaan, persyaratan calon penerima penghargaan, badan pertimbangan pemberian penghargaan daerah, tata cara pemberian penghargaan, tata cara pengajuan calon penerima penghargaan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014; Perda Nomor 3 Tahun 2017; Perda Nomor 6 Tahun 2017; Perbup Nomor 15 Tahun 2017; Perbup Nomor 21 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tunjangan perumahan dan besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
7 Pasal (5 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
