Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 344 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 255 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 255_ocr.pdf

Roadmap Reformasi Birokrasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 255, BD.2023/NO.255

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yang meliputi pelaksanaan dan rencana aksi, jangka waktu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dicabut.
37 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 122 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

122 Perbup Jombang 122 Tahun 2023.pdf

administrasi kepegawaian

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 122, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 122/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. Penyetaraan Jabatan; dan c. Penyesuaian Sistem Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
jumlah 52 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 111 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

1710921103-2023pb3326111_ocr.pdf

PERBUP - ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2023-2026

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2023/No.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tantang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-U ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; U ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021
Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Road Map Reformasi Birokrasi; Tim Pengelola Reformasi Birokrasi; Jangka Waktu; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
75 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 108 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

108 Perbup Jombang 108 Tahun 2023.pdf

reformasi birokrasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 108, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 108/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dibangun reformasi birokrasi perangkat daerah yang bersinergi dengan reformasi birokrasi pemerintah daerah; b. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah; c. bahwa dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai landasan hukum bagi evaluator; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; meliputi: ketentuan umum; pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi; latar belakang; tujuan; isu strategis; kegiatan utama, indikator

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
jumlah 21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 105 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2025

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

perbup-105-2023Tabanamn.pdf

ROAD-MAP-REFORMASI-BIROKRASI-PEMERINTAH-DAERAH-TAHUN-2021-2025

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 105

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2025

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan guna mewujudkan pelayanan yang efektif bagi masyarakat dan pembangunan daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI,MONITORING DAN EVALUAS,Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
-
-
42 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 95 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUB NO 95 TH 2023.pdf

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020-2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1251

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

a. Bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Peraturan Bupati Kaur tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 885)
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 90 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP ROTE NDAO NO. 90 TAHUN 2023.pdf

untuk-kerja-sistem

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 90, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 090

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja; b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Pemerintah perlu melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Mekanisme Kerja; Bab 3. Proses Bisnis; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
8 halaman; 55 halaman lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 79 Tahun 2023 ...ab. Rohil-output.pdf

reformasi birokrasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD.2023/No.79

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan perubahan
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020, Perda Kab. Rohil No. 4 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 4 diubah 3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A 4.Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
23 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Abstrak

Standar / Pedoman Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP 75 TAHUN 2023 SALINAN.pdf

PEDOMAN - BIROKRASI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 75, BD.2023/No.75

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan ditetapkannya Perbup ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No.19 Tahun 2018; Permenpan RB No.6 Tahun 2022; Permenpan RB No.7 Tahun 2022; Perda Kab. Indragiri Hulu No.4 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang meliputi: a. sistem kerja; b. mekanisme kerja; c. tim transformasi manajemen; d. proses bisnis; dan e. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Purwakarta No. 223 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024

Download file:

Perbup Purwakarta 72 2023.pdf

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.