Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 108 Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; meliputi: ketentuan umum; pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi; latar belakang; tujuan; isu strategis; kegiatan utama, indikator

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

108

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

26 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

26 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

26 Oktober 2023

Sumber

BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 108/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Subjek

REFORMASI BIROKRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 46 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

108 Perbup Jombang 108 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

reformasi birokrasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 108/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dibangun reformasi birokrasi perangkat daerah yang bersinergi dengan reformasi birokrasi pemerintah daerah; b. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah; c. bahwa dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai landasan hukum bagi evaluator; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; meliputi: ketentuan umum; pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi; latar belakang; tujuan; isu strategis; kegiatan utama, indikator
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023. jumlah 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 108 Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT