Pencarian Peraturan

ketua dprd - anggota dprd

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2006/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 pada Pasal 19, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 diubah.
8 hlm

tata kerja - komisi yudisial di daerah

2017

Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, BN 2018 (195): 15 hlm.; jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan sesuai dengan kebutuhan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015.
Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prin sip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah, maka perlu didukung dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;• Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
122 Halaman

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian HIbah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 8 Tahun 2006.
Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

APBD

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa di tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode kedua Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat alokasi anggaran bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebesar Rp. 22.823.739.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilah ribu rupiah); b. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022, DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang diprioritaskan untuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha mikto kecil dan menengah, dan/atau upaya penurunan tingkat inflasi; c. bahwa DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 9 Desember 2022 dan telah dianggarkan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; d. bahwa terdapat sisa dan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 yang tidak habis digunakan, dan untuk melaksanakan kegiatan bersumber dari sisa DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua perlu dilakukan mekanisme pergeseran anggaran karena belum dianggarkan pada Perda Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana amanat Permendagri 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah Bab VI butir D.1.h bahwa Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah dan juga semua pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERMENKEU No. 170/PMK.07/2022; PERDA No. 7 Tahun 2022; PERGUB No. 20 Tahun 2022.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2022
18 Halaman

APBD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa menyikapi usulan beberapa Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 33, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 diubah.
11 hlm

penyelenggaraan-pendidikan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No.5 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat; b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur penyelengaraan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Ruang Lingkup Dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Dan Masyarakat; 4. Satuan Pendidikan; 5. Peserta Didik; 6. Pendidikan Formal; 7. Pendidikan Non Formal; 8. Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus; 10. Pendidikan Keagamaan; 11. Pendidikan Bertaraf Internasional Dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; 12. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing; 13. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; 14. Sarana Dan Prasarana; 15. Evaluasi; 16. Akreditasi; 17. Pengawasan. 18. Wajib Belajar; 19. Partisipasi Masyarakat; 20. Pendanaan Pendidikan. 21. Penyidikan; 22. Sanksi Administratif; 23. Ketentuan Pidana; 24. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2007.
34 Halaman

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/No.01, TLD No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksana pembangunan Perumahan dan Permukiman perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang memadai; b. bahwa dalam upaya memberikan jaminan ketersediaan, berkelanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum ..... -2- hukum maka perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; c. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Luwu.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang .... -3- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang .... -4- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..... -5- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman; 17. Peraturan ..... -6- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkugan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15).
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
89

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.