Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.879 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Mencabut

PERDA Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....rizinan Tertentu.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_no_03_tahun_2012_te...ibusi_jasa_usaha.pdf

retribusi - jasa - usaha

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. Thn 2012/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu retribusi dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1068; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahn 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2001; Perda Kab. Cirebon No. 15 Tahun 2007; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif , struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administrasi, Pengurangan Keringanan Dan Pembahaan Retribusi, Kedaluarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pemungutan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2012.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 3-2012.pdf

pengelolaan keuangan RSUD muntilan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2012/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Keputusan Bersama Direktur Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor HK.00.06.1.3.5145/Nomor : Kep-15/PL/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola, Pendapatan dan Biaya, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Akuntabilitas Kinerja, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
26 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2012

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Citra Bangun Selaras Kabupaten Bandung

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA 3 TAHUN 2012 TTG CBS.pdf

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012

Penggunaan Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan ANRI No. 11 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Download file:

Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012

Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Download file:

pmk 3 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No. 3 Tahun 2012 tt...pahan Kebersihan.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA 3 TH 2012 MODAL PDAM TIRTA INTAN .pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 3 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda-No.-3-Th.-2012.docx

BANGUNAN GEDUNG

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai tarif/retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Puskesmas Dan Labkesda

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 3 TAHUN 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.