Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Cirebon
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Sumber
Tanggal Penetapan
04 Januari 2024
Tanggal Pengundangan
04 Januari 2024
Tanggal Berlaku
04 Januari 2024
Sumber
LD 2024/NOMOR 1
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 13 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERDA Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  2. PERDA Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
  3. PERDA Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu
  4. PERDA Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  5. PERDA Kab. Cirebon No. 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon
  6. PERDA Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  7. PERDA Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  8. PERDA Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
  9. PERDA Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan