Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Retribusi Perizinan Tertentu; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Peninjauan Tarif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

01 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1425 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Mencabut :

PERDA Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi-Perizinan-Tertentu
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan timbal balik pelayanan kepada masyarakat yang menjamin ketertiban, keamanan dan kelayakan fungsi bangunan gedung serta ketertiban keberadaan tempat-tempat usaha; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang pedoman pemungutannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dimaksud; Dasar Hukum Peraturan: ndang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Retribusi Perizinan Tertentu; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Peninjauan Tarif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangun Bangunan, Peraturan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521