Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.329 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 43 Tahun 2017

Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2017.pdf

Abstrak

perangkat DAERAH - TUGAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat; Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
20 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1986

Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari Dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 43 TH 1986.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2018

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Pergub No. 43 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

ABSTRAK:

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2017; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 4 (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bagian Perencanaan, membawahi: 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program; 2. Sub Bagian Data dan Statistik Pendidikan; dan 3. Sub Bagian Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan. d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; f. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa; g. Cabang Dinas; dan h. UPTD. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2016
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2018
6 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Pergub_No._43_Tahun_2020-dikompresi_2.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri Nomor 43 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2021

Batas Daerah Kabupaten Supiori Dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri Nomor 43 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2019

Batas Daerah Antara Kabupaten Malaka Dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri 43 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 43 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Situbondo No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020
Mengubah pasal 4

Download :
PERBUP NO. 43 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan sehingga perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020.
Mengubah Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
8 Halaman

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 43 Tahun 2018

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TANJUNG SELOR HULU KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup-No.-43-Tahun-2018-ttg-Peta-Batas-Kelurahan-Tg.-Selor-Hulu.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1986.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.