Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
b.bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Desember 2017.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Pasal 1 Pandapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2017
pencabutan - peraturan - bupati - bogor - nomor - 41 - tahun - 2011 - tentang - tata - cara - permohonan - dan - persyarakat - izin - operasioanl - menara - iom - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2017/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaat berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-5238 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Penabutan Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menteri (IOM) di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Mentri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009 No. 07/PRT/M/2009 No. 19/PER/M.KOMINFA/03/2009 No. 3/P/2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Bogor Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata ara Permohonan Dan Persayaratan Izin Operasional Menara (IOM) Di Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2017
PERBUP Kab. Purbalingga No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
Mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Tahun 2017 No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan perangkat daerah dan dalam rangka sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 diubah.
.
5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah
pembayaran jasa ketatausahaan, survey, dan
flasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
melalui Dinas Kesehatan untuk
kepentingal pribadi atau Badan Hukum yang
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan;
b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Tingkat
Pertama dan Fasilitas Tingkat t anjutan perlu
pembiayaan untuk penyediaan atau perbaikan fasilitas,
sarana dan prasarana kesehatan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tora-fa Utara
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
khususnya dalam strulrtur tarif retribusi pelayanan
kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,
sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan
1
Menimbang
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
[,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarlg Sistem
Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan
trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2
2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 16O1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
3
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 20ll Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 13),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2015 Nomor I, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tora,ja Utara
Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6l).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
4
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah
berikut :
sehingga berbunyi sebagai
Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir
dalam Lampiran I yang mempakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
(21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam
Lampiran II yang merupakan bagran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas
Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasa-l 29
(1) Pada saat
Peraturan
Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Bupati Toraja Utara Nomor 20
5
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011
Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.
(21 Dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
4
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah
berikut :
sehingga berbunyi sebagai
Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir
dalam Lampiran I yang mempakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
(21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam
Lampiran II yang merupakan bagran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas
Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga
Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasa-l 29
(1) Pada saat
Peraturan
Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Bupati Toraja Utara Nomor 20
5
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan
(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011
Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.
(21 Dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2017
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZiNAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 350 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pelayanan perizinan dan
non perizinan dise!enggarakan melalur Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Bone Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bererh dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Repub!Jk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfonnasi PubHk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
• 9. Peraturan Pemerintah Nomor ,96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
13. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizman lnvestasi Secara
Elektronik;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan
etas Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribus.i Perizinan
Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2011 Nomor 4);
17. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor I 1
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
• Daerah Kabupaten Bone Tahun ,2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik {Senta
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015
tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non
Perizinan di Kabupaten Bone;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas
dan F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
•
KEWEll'ANGAN PELAYANAN IIERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE
BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
Menetapkan
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
pe\aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman
modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi
penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman
modal, serta data dan informasi penanaman modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pin tu selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam · satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampar dengan tahap
•
penyelesaian produk pelayanan mela1ui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disingkat OPMPTSP adalah merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memtlikr tugas pokok dan fungsi sebagru
penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal.
9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang
mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan
serta pengendalian perizlnan dan non perizinan.
10. 'Nm Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang
mempunyai kewenangan untuk membenkan rckomendasi
persetujuan dan / atau penolakan penerbttan izin kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
l l. lzin adalah dokumen yang dikeluarken oleh Pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang
berlaku yang merupakan bukti lega)itas yang menyatakan sah
dan / at.au di perbolehkannya seseorang at.au badan untuk
melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah sega)a bentuk persetujuan yang dtberikan oleh
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan
sah dan/atau diperbolehkannya seseorang at.au badan untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang at.au
pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rckomendasi, fatwa
atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu.
14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenia lzin dan
non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang dibenkan
kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih
dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersarnaan
atau berurutan.
16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya dieingkat PSE adalah
m ' erupakan pelayanan peneman dan non perizinan yang
diberikan melalui PTSP eecera elektronik.
17. Bia ya peJayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon
untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan
Perundang-Undangan lainnya
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik o\eh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam
Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik
Indonesia.
19. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang
melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam
Modal Oalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
20. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan,
pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan
bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Aparat Pelayanan oleh Bupati.
21. Pengawasan Fungsional adalah penert:iban atau pemenksaan
yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintusesuai Peraturan Perundang-Undangan.
22. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan
oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintusesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
BABD
MAKStJD DAN TUJUAN
Paaal 2
(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
Jandasan hukum bagi Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalarn mengelola perizinan dan non perizinan
sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan
fungsinya.
(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hakhak masyarakat da1am menerima pelayanan yang mudah, cepat,
efisien, dan transparan.
BABm
PERIZINAN DAN NON PERIZllfAN YANG DILIMPAHKAJf
Pasal 3
(I) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya
dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
A. Penzinan meliputi :
I. Jzin Mendirikan Bangunan (!MB);
2. lzin gangguan ( HO);
3. Surat lzin Tempat Usaha ( SITU );
4. lzin Usaha lndustri (JUI);
5. Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP );
6. lzin Reklame;
7. lzin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
8. lzin Sarana Kesehatan;
9. lzin Tenaga Kesehatan;
10. lzin Penelitian;
11. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan;
12. lzin Lingkungan;
13. Izin Trayek; dan
14. !zin Lokasi;
B. Non Perizinan meliputi:
I. Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
2. Tanda Daftar lndustri (TD\); dan
3. Tanda Daftar Gudang (TOG);
(2) Pelimpahan uruean kewenangan pengelolaan perizinan dan non
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {!), surat izinnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3) Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal yang
pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, Pintu sebagai
benkut:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
7. lzin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
8. lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
untuk berbagai sektor usaha; dan
9. Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi
tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten
Bone.
(4) Pelimpahan urusan kewenangan perizinan dan non perizinan
bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yakni penyerahan tugas, hak, kewajtban, pertanggung jawaban,
dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi
urusan pemerintah Kabupaten Bone.
(5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
hanya dapat menerbitkan surat izin dan / atau menolak
penerbitan surat iz.in setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim
Tekma.
(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
melalui Keputusan Bupati.
Pa...14
Proses penge\olaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I)
dilaksanakan secara langsung melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan sistem
Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
BAB IV
PEMBlAYAAN
hoa15
Segala bia,ya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelo!aan
dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
BABV
TATA HUBUNGAlf KERJA
PaA16
(1) Oa!am menyelenggarakan pelayanan penzman dan non
perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone wajib membenkan laporan pengelolaan
perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang
tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait.
(3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan
realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan
fungsinya.
(4) Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi persetujuan dan /
atau penolakan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.
(5) Jika Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izm,
maka Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
alasan - alasan mengapa rekomendasi tidak bisa dikeluarkan.
(6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
wajib menindaklanjuti basil rekomendasi dari Tim Teknis sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan.
(7) Terselenggaranya rapat koordinasi antara Diaae Penanaman
•
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKPD Teknis
Terkait.
(8) Bllamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan
perizinan dan non penzman yang melibatkan lintas SKPD, maka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone dapat memohon fastlitaai pada Asisten
Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan.
BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Panl 7
(!) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pehmpahan wewenang perizinan dan non
perizinan.
(2) Dalam hal dttemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan
hasil pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelimpahan
wewenang akan ditmjau kembali.
(3) Eva\uasi pelaksanaan pelayanan penzman dan non perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pmtu dtlakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat
setiap tahun.
BABVIJ
KETENTUAN PERALIHAN
Paw•
(I) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang
sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan
dan non perizinan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
{2) Pengaturan \ebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan
diatur kemudian oleh Bupati.
BABVIll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
12
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 15, BN 2017 (1045) : 7 hlm.; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, obyek dan subyek tarif layanan BLUD puskesmas, prinsip dan sasaran penetapan tarif layanan BLUD puskesmas, layanan BLUD puskesmas, tarif layanan BLUD puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Dearah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan akses masyarakat Berpendapatan Rendah dalam pemenuhan Kebutuhan Pangan serta untuk kelancaran pendistribusian Beras Sejahtera bagi Masayarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menyusun petunjuk teknis.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 8 Tahun 2012; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 38 Tahun 2007; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 17 Tahun 2015; - Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Sejahtera di Kabupeten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
17 halaman (terdiri dari 3 halaman batang tubuh ( terdapat 2 Pasal) dan 14 halaman lampiran yang menjelaskan petunjuk teknisnya).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
