Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017

Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI, REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI SERTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB V : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

16 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017/No.

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 577 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2017 TTG PENGATURAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI.docx

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengeiolaan irigasi dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam proses pengambilan keputusan serta peiaksanaan Pengembangan dan Pengeioiaan Sistim Irigasi Partisipatif (PPSIP): pada jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, perlu pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab kelembagaan pengelola irigasi; b. bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, Komisi Irigasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengeioiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangin-(�baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 ten tang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTM/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRTM/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRTM/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRTM/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri republik indonesia nomor 50 tahun 2001 tentang pedoman pemberdayaan petani pemakai air; 15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Irigasi (Berita Daerah tahun 2006 Nomor 96) BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI, REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI SERTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB V : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521