BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011/No.23 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 14.A Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, tata cara pemungutan BPHTB, fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jampersal, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk meningkatkan derajat kesehatan
khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif
guna mendukung tercapainya target program kesehatan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi
ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ke
fasilitas kesehatan yang kompeten; sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan, Rumah
Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Barito Kuala Tahun
Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 1996; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor33 Tahun 2004; UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permenkes Nomor 3
Tahun 2019; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun
2016; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun
2020; Perbup Batola Nomor 21 Tahun 2020; Perbup Batola Nomor99 Tahun 2020; Perbup Batola Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jampersal, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 yang memuat: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Kebijakan Operasional; Ruang Lingkup Kegiatan dan Pemanfaatan Jampersal; Prosedur Pelayanan Rujukan; Komposisi Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2021.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021
PEDOMAN - PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - DOKUMENTASI
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 11 Th 2008 yg sudah diubah dh UU No 19 Th 2016; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; PP No 61 Th 2010; Perkominfo No 1 Th 2010; Permendagri No 3 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Akses Informasi Dan Dokumentasipublik; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; 5. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; 6. Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi; 7. Mekanisme Pelayanan Informasipublik Dan Dokumentasi; 8. Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi; 9. Keberatan dan Sengketa Informasi; 10. Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah; 11. Pelaporan; 12. Honorarium; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2018; PMK No.176 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Komponen Remunerasi; Tata Cara Penyusunan Remunerasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota mataram serta mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional. Peraturan walikota nomor 31 tahun 2016 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota mataram sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu di ganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota mataram.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Sasaran, Dana, Pengelolaan cadangan pangan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
-
-
10
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi,kualitas dan akuntabilitas dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalamdan dari jabatan pelaksana, perlu menyusun standar kompetensi jabatan pelaksana dilingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan
manajemen karier PNS tingkat instansi, pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM,STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA,Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
-
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2021
pedoman - penyusunan - indikator - kinerja - individu - pegawai - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2021/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa manajemen kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya aparatur sebagai rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai Dan untuk mewujudkan manajemen kinerja tersebut disusun indikator kinerja individu pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi yang terkait dengan sistem kompensasi, pengembangan kompetensi, serta pembinaan kepegawaian maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Kinerja, Target Kinerja, Tindak Lanjut, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa terdapat beberapa barang dan jasa yang akan dimaksudkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dari berbagai perangkat daerah yang tidak terakomodasi dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1. Lampiran pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD 2023 (23)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksiinaan mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga menjamin pelaksanaan muta si dan promosi yang akuntabel dan transparan, serta agar pelaksanaan mutasi dan promosi dapdt terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturap perundang-undangan perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Permendagri No 58 Tahun 2019, Peraturan BKN No 5 Tahun 2019, Perwako Gorontalo No 32 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Terdiri dari 10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
