Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran Berikutnya
ABSTRAK:
bahwa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan; bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat
pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan, sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran Berikutnya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2012
PERBUP Kab. Temanggung No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2012/No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun
2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kebutuhan
dan Harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB III Pasal 4 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2011 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 63 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu disusun Standar Pelayanan; bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2006 dicabut
22 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 63 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand (Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 63 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu
Tanda Penduduk Non Elektronik berlaku sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012; bahwa untuk menyukseskan Program Kartu Tanda
Penduduk Elektronik maka perlu menunda sanksi
administrasi keterlambatan pengurusan Kartu Tanda
Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang
Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan
Pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang denda untuk keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa tugas penyelanggaraan pemerintahan semakin meningkat, maka perlu diimbangi dengan peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang lebih berkualitas dan profesional.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 79 Tahun 2005, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perpres No. 4 Tahun 2012, Permen PAN No. 15 Tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22 dan No. 03 Tahun 2010, Permendagri No. 47 Tahun 2010, Penetapan Permendagri No. 64 Tahun 2007, Perda No. 13 Tahun 2011, Perwa No. 29 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Pemerintahan, Jenjangn Jabatan Dan Pangkat, Tunjangan Jabatan, Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
