Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020
Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan
pemerintah dan pemerintah daerah;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan
sebagaimana dimaksud perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3),
diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Mekanisme dan Tatacara Pengisian
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Staf
Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Sehubungan dengan masih adanya beberapa
ketentuan yang belum mengatur tentang pemilih, mekanisme
pengisian, pemilihan, dan hasil pemilihan, maka perlu
dilakukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian
dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan
Permusyawaratan Desa.
Sehubungan dengan masih belum terkendalinya wabah
Corona Virus Disease 2019 dan dalam rangka mengantisipasi
kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat
dilaksanakannya pengisian dan pemilihan anggota Badan
Permusyawaratan Desa dengan jadwal yang telah ditetapkan
serta sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor:
440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 maka perlu diatur
perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan
Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019
Tentang Mekanisme Dan Tatacara Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan
Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17
Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2018.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Dan Tatacara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Staf
Administrasi Badan Permusyawaratan Desa diubah yaitu Pasal 2 terkait Mekanisme pengisian anggota BPD; dan Pasal 10 terkait pelaksanaan musyawarah dalam proses pemilihan langsung apabila calon anggota dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan
perempuan masing-masing hanya berjumlah kurang dari 2 orang di keterwakilan; Pasal 18 terkait Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara; Pasal 37 terkait Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD; dan penambahan ketentuan BAB VIIIA Pasal 56A terkait Perpanjangan Masa Jabatan Anggota BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019
Tentang Mekanisme Dan Tatacara Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan
Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak;
Sesuai tahapan penegasan Batas Desa yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa Kabupaten, dan memperhatikan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara pelacakan batas Desa Ambalat dengan Desa Sekatak Buji Tanggal 2 Agustus 2000, Desa Ambalat dengan Desa Desa Pentian, Desa Kendari, Desa Kelincauan dan Desa Terindak Tanggal 10 Juni 2017, Desa Ambalat dengan Desa Kendari Tanggal 13 September 2019, Desa Ambalat dengan Desa Pentian Tanggal 13 September 2019, Desa Ambalat dengan Desa Pungit Tanggal 25 Januari 2020, Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif, Desa Pungit, Desa Kendari, Desa Keriting, Desa Pentian, dan Desa Sekatak Buji Tanggal 11 Maret 2020, maka penetapan dan penegasan batas Desa Ambalat dapat diproses sebagaimana mestinya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Batas Desa; Bab III Ketentuan Peralihan; Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2020
DESA BUANA JAYA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan,
penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Buana Jaya dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Buana Jaya tanggal 12
November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Buana Jaya dengan Desa Suka Maju tanggal 13 November 2013, Berita Acara Rakor Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Pariaman, Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 15 November 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2020
PERBUP Kab. Blora No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2020
alokasi dana desa - tata cara pengalokasian - penyaluran - penggunaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian , Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Permenkeu No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, sehingga berdampak penurunan jumlah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana alokasi umum, maka Perbup Batang No 66 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan perbup Batang No 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Batang No 66 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 66 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015; Perbup Batang No 66 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 20 dan angka 21 ayat (1) huruf a Pasal 5, perubahan Pasal 7, penambahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dalam rangka penyempurnaan pengaturan pengelolaan Dana Desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 88) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 10 dihapus;
3. Ketentuan Pasal 11 diubah;
4. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A;
5. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah;
6. Ketentuan Pasal 13 diubah;
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah;
8. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah;
9. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus;
10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, dan di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal l5A dan Pasal 158;
11. Ketentuan Pasal 18 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Gelanggang Kecamatan Skara Timur Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PMK No. 35/PMK.07/2020, perlu merubah lampiran Kepbup Pasaman No. 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, PMK No. 50/PMK,07/2017, PMK No. 205/PMK.07/2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 13 Tahun 2019
Ketentuan dalam Perbup Pasaman Barat No. 128 Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
4 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
