PERBUP Kab. Bogor No. 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
pendelegasian - kewenangan - penandatangan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - kepala - satuan - kerja - perangkat - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu membentuk Perbup tentang Pendeleglasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala Sauan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupat Ini Adalah UU Gangguan ( Hider Ordonatie) Stbl Tahun 1926 No. 226; UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012; Perpres No. 27 tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 17 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Stnadar Operasioanl Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Peralihan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian Dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan wewenang yang diberikan
kepada Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian,
maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126
Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana
Tugas, Pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Yang Menjalankan
Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat
Pelaksana Harian dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada
Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2014.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2008 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas pada Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Fasilitator Daerah Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi DI Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang tidak ada fasilitator pendamping yang ditempatkan;
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 31 Tahun 2013, Surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/8509/PMD Tanggal 16 Desember 2013, Surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/8654/PMD Tanggal 20 Desember 2013,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kerangka Kerja Program, Fasilitator Daerah, Tugas dan Fungsi Asisten Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan, Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi, Penghargaan dan Sanksi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; PP NO 8 Tahun 2006; PP No 39 tahun 2006; Inspres No 7 tahun 1999; PermenPANRB No 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No 20 tahun 2013; KepmenPAN No KEP/135/M.PAN/2004; Perda Kab Banyumas No 27 tahun 2009 sebagaimana telah beberpa akali diubah terakhir dengan Perda Kba Banyumas No 17 Tahun 2011; Perbup Banyumas No 33 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup banymas No 38 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup evaluasi meliputi :
a. evaluasi atas penerapan Sistem AKIP pada SKPD Kabupaten Banyumas
dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan pelaporan;
b. evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan
mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan
saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
c. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam
pembiayaan dan operasional kegiatan belajar
mengajar perlu melaksanakan penggabungan
Sekolah Dasar Negeri yang dipandang
memungkinkan dan saling berdekatan; bahwa Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan
Kaliangkrik Nomor: 800/23/20.13.UPT/2014
tanggal 5 Februari 2014 tentang Usulan Regrouping
Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah
Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang, Sekolah Dasar Negeri
Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri
Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik terletak di
lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan
penggabungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1
dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan
Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan penggantian nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, tarif pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Bupati;
bahwa dalam rangka menetapkan tarif pelayanan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang meliputi Pelayanan Kesehatan dan Tarif Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif di bidang perizinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan pelayanan publik yang prima; Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mempercepat proses pelayanan; Dalam Peratuarn Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa perizinan dan non perizinan yang belum dimasukkan dan dikualifikasikan menurut bidangnya; Berdasarkan pertimbangan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2009; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kukar No.10 Tahun 2011.
Bupati melimpahkan kewenangan kepada kepala BP2T untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pelayanan termasuk menandatangani perizinan dan non perizinan. Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Dalam Penyelenggaraan Kewenangan BP2T wajib memperhatikan: a. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah yang mengatur perizinan yang dimaksud; b. standar, norma dan kebijakan pemerintah daerah; c. kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan; d. standar pelayanan publik; dan e. Rencana tata ruang wilayah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
Peraturan yang dicabut: Perbup Kabupaten Kukar No.04 Tahun 2010.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Masa Tugas Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
