Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2013

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Wewenang, Stadar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Peralihan,Pembiayaan, Dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2013

Tanggal Pengundangan

29 Oktober 2013

Tanggal Berlaku

29 Oktober 2013

Sumber

BD 2013/68

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 145 kali

FILE-FILE PERATURAN

50.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendelegasian - kewenangan - peandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - kepala - satuan - kerja - perangkat - daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD 2013/68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan prizinan dan non perizinan kepada masyarakat untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adnya peruahan pengaturan terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrai pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Wewenang, Stadar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Ketentuan Peralihan,Pembiayaan, Dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
16 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 50 Tahun 2013

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT