Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengan~karagaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal sebagai dasar pemantapan Ketahanan Pangan, maka, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 /Permentan /OT. 140/12/2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 22 Tahun 2023
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.IR.IWAN BOKINGS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2023 (22)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Ir.Iwan Bokings
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r, UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka penting mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan rumah sakit, staf medis dan kelompok jabatan fungsional maka perlu menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD DR.Ir Iwan Bokings Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 74 Tahun 2012, PP No 58 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 42 Tahun 2004, Perpres No 77 Tahun 2010, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permenkes No 971/Menkes/Per/XI/2009, Permenkes No 49 Tahun 2013, Permenkes No 10 Tahun 2014, Permendagr No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permenkes No 3 Tahun 2020, Kepmenkes No 631/Menkes/SK/VI/2022, Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No Tahun 2022, Perbup No 26 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Ir.Iwan Bokings termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pedoman internal, sistimatika struktur organisasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Terdiri dari 74 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2023
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A Thalib Kota Sungai Penuh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 64 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
UU No 25 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 23 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perwali Kota Sungai Penuh No 33 Tahun 2021; Perwali Sungai Penuh No 37 Tahun 2021.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Struktur Anggaran Pada BLUD, Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah secara transparan, akuntabel, partisipatif,
tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Tanjabbar No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Ketentuan Umum serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2017 Nomor 31 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
446
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2009
SUBSIDI BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH - pedoman
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2009/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Subsidi Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyiapkan darah dan komponen darah yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan uji saring untuk menghindari terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkari lewat transfusi darah; bahwa untuk menunjang upaya tersebut huruf a diatas, diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi maka untuk meringankan beban pasien pengguna darah Pemerintah Kabupaten Temanggung memandang perlu untuk memberikan Subsidi Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi Masyarakat Kabupaten Temanggung; bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Subsidi Biaya Pengganti
pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/1990;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pola perhitungan BPPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 468/01 Tahun 2005 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan adalah salah satu tahapan penting dalam manajemen perkoperasian yang menunjukkan kuatnya komitmen dari jajaran pengawas dan pengurus koperasi untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan serta mempertanggungjawabkannya kepada para anggota yang kemudia dievaluasi sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 48 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruano Lingkup; Wewenang Rapat Anggota Tahunan; Persiapan Rapat Anggota Tahunan; Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan; Dokumen Rapat Anggota Tahunan; Ketentuan Tambahan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan guna kemakmuran
masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan
partisipasi masyarakat khususnya dalam kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan diperlukan
mekanisme teknis pelibatan masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan melalui Swakelola Tipe IV;
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan diperlukan mekanisme teknis
pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan melalui Swakelola Tipe IV; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Secara Swakelola Tipe IV;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Besaran dan Tata Cara Penggunaan Biaya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan secara Swakelola Tipe IV, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
44 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatand dan Belanja Daerah Kota Magelang TA 2007 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Perwal Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standarisasi merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2006.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 22 Tahun 2023
a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian dan menghambat pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat; b. bahwa dalam rangka penguatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan sistem penanganan yang cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Kabupaten Sukoharjo terdapat alokasi kegiatan-kegiatan
fisik yang strategis dan berskala besar, maka dipandang
perlu untuk diadakan penyesuaian dan penambahan
terhadap uraian serta besaran Standarisasi Indeks
Belanja Kabupaten Sukoharjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standarisasi
Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2017 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran I angka 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, angka 2 Honorarium untuk Pengadaan Konstruksi/Barang/Jasa, dan Lampiran II angka 15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2017.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2016 diubah.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
