Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65
Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk format permohonan pemasangan baru, penambahan daya dan persetujuan pemasangan baru/penambahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) serta serah terima jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu diseragamkan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 65) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2019
PENGATURAN - ,PENGENDALIAN - ANGKUTAN - BARANG DAN KELAS JALAN - DALAM - WILAYAH KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan, Pengendalian Angkutan Barang dan Kelas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa penyeIenggaraan IaIu Iintas dan angkutan barang merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiIiki peranan penting sehingga perIu adanya pengaturan IaIu Iintas dan angkutan barang daIam menunjang kegiatan di segaIa bidang;
bahwa dengan terbatasnya kondisi jaIan di daIam Kabupaten Musi Banyuasin serta dengan semakin meningkatnya jumIah kendaraan yang dapat berakibat pada terganggunya kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengguna jaIan;
Dasar hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 38 Tahun 2004;UU No 22 Tahun 2009;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 34 Tahun 2006;PP No 32 Tahun 2011;PP No 55 Tahun 2012;PP No 80 Tahun 2012;PP No 79 Tahun 2013 ;. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
Menetapkan
395/Kpts/OT.140/11/2005 ;perda No 5 Tahun 2011;Perbup No 77 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ruanglingkup ,Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Dan Gerakan Lalu Lintas
Kelasjalan , Angkutan Khusus Batu Bara ,Dispensasi Penggunaan Jalan,Larangan,Pengawasan Dan Pembinaan,Pelanggaran,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 24 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras angkutan jalan, diperlukan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dibidang lalu lintas;
b. Bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfratruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 46 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 96 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pelaksanaan Andalalin;
3. Jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin;
4. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin;
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KELURAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KELURAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan dana Kelurahan yang
bersumber dari APBN dan APBD khususnya untuk
kegjatan pembangunan sarana dan prasarana dan
pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun
pedoman pelaksanaan
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.130 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Halaman 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, lancar selamat dan selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Landak yang semakun meningkat terkait dampak yang ditimbulkan oleh setiap pembangunan suatu pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2013, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permenhub No. 75 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2015, Perbup No. 70 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Andalalin dan Kriteria Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Andalalin; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin; Pengawasan dan Evaluasi; Pengenaan Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
10 Halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu uoaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor; bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor perlu diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan kawasan, pembagian zona kegiatan, pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan, kewajiban dan larangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi, parkir pengunjung, tim koordinasi, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, dan c Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kawasan tertib Lalu Lintas; Sarana Dan Prasarana; Hak dan Kewajiban; Larangan; Pembinaan, Pengawasan, Penertiban Serta Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptak:an kawasan bebas polusi dan ruang publlk yang bersih dan sehat diwilayah kota Jepara, maka perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu - waktu tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Aari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara.
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu. - waktu tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN JALAN D.I. PANJAITAN (LAPANGAN BARDAN) SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor dikawasan Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan), maka setiap hari Minggu Jalan D.I. Panjaitan (Lapangan Bardan) dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2015, Perbup Landak No. 70 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Jalur Lalu Lintas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PAsal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketentraman, Ketertiba Umum, dan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penertiban Jalur Lalu Lintas
UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 32 Tahun 2011, PP Nomor 9 Tahun 2016
Penetapan jalan satu arah; penetapan jalan bebas cikar/cidomo; penetapan jalur bebas parkir; penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
-
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
