Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 24 Tahun 2019

Analisis Dampak Lalu Lintas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pelaksanaan Andalalin; 3. Jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin; 4. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin; 5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

21 Mei 2019

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2019

Tanggal Berlaku

22 Mei 2019

Sumber

BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 24 Seri G1

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 430 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.-24-TAHUN-2019-TENTANG-ANALISIS-DAMPAK-LALU-LINTAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LALU LINTAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 24 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:	a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras angkutan jalan, diperlukan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dibidang lalu lintas; b. Bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfratruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pelaksanaan Andalalin; 3. Jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin; 4. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin; 5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521