PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 811 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permensos No. 9 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2007 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 89/HUK/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaannya di Lingkungan Departemen Sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenpar No. 9 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenaker No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenaker Nomor KEP.106/MEN-SJ/IV/2015 tentang Penetapan Wajib Lapor bagi Pejabat Eselon III dan Eselon IV Kementerian Ketenagakerjaan untuk Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Mengubah
  1. Permenaker No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan