Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas
pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman
standar pelayanan minimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa standar
pelayanan minimal diatur dengan peraturan kepala daerah untuk
menjamin ketersediaan, keteijangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit
teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan
layanan umum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Upaya Kesehatan, Indikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian SPM, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Warung Internet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global, dipandang perlu melakukan pengawasan, perlu pengawasan, melakukan pengendalian dan pembinaan usaha warung internet tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka penyediaan jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat perlu mengatur izin warung internet di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturaan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 11 tahun 2008; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Skala Usaha Warnet
Bab V Standarisasi Usaha Warnet
Bab VI Perizinan
Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sanksi
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 dipandang perlu meninjau kembali Perturan Dupati Jepara No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 23 Thun 2002; Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara
Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pemberian Dispensasi
Bab III Persyaratan Mekanisme dan Biaya Pelayanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dicabut.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah di Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 81 Tahun 2012; PERDAKOTAMBON No. 11 Tahun 2015; PERDAKOTAMBOn No. 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, penegakan sanksi administrasi, pelaksanaan penerapan sanksi administratif, ketentuan lain-lain, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Tarif dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batabual
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Buru
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkup Pemerintah
Kabupaten Buru, khususnya Kecamatan Batabual.
Dalam rangka meningkatkan kuaiitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pelayanan perrzinan dan non per:rzinan dengan
memperhatikan Kondisi Geografis Kecamatan Batabual
(daerah pesisir) dan Niiai investasi Usaha (modal peiaku
usaha) serta Penghasilan Masyarakat (upah penghasilan),
perlu mengoptima-lkan Peran Kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) perlu mengatur
Besarnya Tarif Dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)
Kecamatan Batabual demi menjadikan Batabual yarrg
Sejahtera, Terbaik dan Membanggakan dalam Pelayanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 43/KEP/M.PAN/2/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Penjelasan 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat di Lingkungan Pemkab Siubondo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Camat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta sebagai pclaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 4. UU Nomor 33 Tahun 2004; 5. UU Nomor 25 Tahun 2009; 6. UU Nomor 12 Tahun 2011; 7. PP Nomor 28 Tahun 1972; 8. PP Nomor 79 Tahun 2005; 9. PP Nomor 38 Tahun 2007; 10. PP Nomor 41 Tahun 2007; 11. PP Nomor 19 Tahun 2008; 12. Perpres Nomor 1 Tahun 2007; 13. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008; 14. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 15. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 16. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008; 17. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011; 18. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011.
Sebagian wewenang yang dilimpahkan antara lain:
1. Pelayanan Perizinan, yaitu:
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Izin Gangguan (HO)
c. Izin Pendirian Salon Kecantikan/Pangkas Rambut
2. Pelayanan Non Perizinan:
a. Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam wilayah Kabupaten;
b. Surat Keterangan Tidak Mampu;
c. Pengantar keterangan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2010/No.39 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran telah diterbitkan
Kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009;
b. bahwa kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010;
c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.11/5111/SJ Perihal Perpanjangan Masa Berlaku
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka dalam upaya optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional, masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan 31 Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan 31 Desember
2011;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.H Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Tanggal 29 Desember 2006, diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
5 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 6 Tahun 2007; PermenLH No. 19 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang capaian, target, dan rencana pembiayaan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip-prinsip SPM, penetapan SPM, pelaporan, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
Mencabut Pergub No. 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
4 hlm, lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang informasi publik yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.36 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU NO.6 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.19 Tahun 2016; PP No.61 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2016; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentnag akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta skor informasi, pembinaan, pengendalian dan penetaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumen (PLID), keberatan dan sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 43 Halaman beserta lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Pendelegasian Wewenang;
3. Pendelegasian Wewenang;
4. Pelaksanaan Kewenangan;
5. Perizinan dan Nonperizinan;
6. Tim Teknis PTSP;
7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
