PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diperlukan masukan yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan yang mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang serta mampu memberikan solusi dengan menghimpun dan menganalisis data secara representatif, objektif, valid dan realible.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 11 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2016; Perbup No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang kewenangannya berada pada Balitbangda. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan secara swakelola dan dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah. Selain itu, pelaksanaan penelitan dan pengembangan dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenanga ahli dan/atau narasumber dengan kompetensi di bidang keahliannya. Penelitan dan pengembangan juga dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2017.
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2017
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 17 Tahun 2007, PMK No. 33/PMK.06/2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. Halteng No. 13 Tahun 2016, dan Perda Kab. Halteng No. 3 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pelaksanaan hak keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; penghasilan pimpinan dan anggota DPRD; tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari V bab dan 22 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Staf Ahli
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan
perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur
Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Staf Ahli Bupati, dipandang perlu
untuk menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan
tata kerja Staf Ahli Bupati.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Tugas pokok dan tata kerja Staf Ahli, Staf Ahli Bupati dapat melakukan kajian baik atas perintah Bupati
maupun atas inisiatif sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan
disampaikan kepada Bupati dalam bentuk telaahan staf setiap 3 (tiga)
bulan atau setiap waktu diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 dan agar pelaksanaannya terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Perda Provinsi Maluku Utara No. 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 2 Tahun 2007, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2007, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 5 Tahun 2009, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 17 Tahun 2010, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 20 Tahun 2012, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 41 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pembentukan, Maksud dan Tujuan;
Tugas dan Susunan Organisasi;
Tata Kerja;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; Permenpan RB No. 20 Tahun 2010; Permenpan RB No. 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyelenggaraan Sakip; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
9 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi peran, fungsi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi inspektorat Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan program kerja pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya
UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah terakhir kali dengan UU No 2 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang biaya khusus kegiatan pengawasan dan tata cara pelaksanaan tugas pengawasan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
penjelasan: 1
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat