Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar dalam berlalu lintas menuju ke sekolah diperlukan rute yang aman dan selamat.
b. bahwa agar penetuan rute yang aman dan selamat dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum perlu menerapkan rute aman selamat sekolah Kabupaten Semarang.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah Kabupaten Semarang.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015, Peraturan menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentan ketentuan umum, pelaksanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahLalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Purbalingga No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 Mengubah penjabaran target penerimaan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemi covid 19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat, dan adanya perubahan penerimaan target penerimaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan
Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan
angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintasnya; bahwa analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu
persyaratan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum
penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur,
perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
BupatiBrebes tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Analisis Dampak Lalu Lintas
Bab III Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (11), Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pajak Daerah, perlu§ menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini berisi 6 (enam) bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tata Cara Perhitungan Pajak; Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan Pajak; Pemungutan Dan Pembayaran Pajak; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD TAHUN 2020 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas melalui pengujian terhadap kendaraan
bermotor, agar kendaraan bermotor yang dimilikinya dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta sebagai
upaya meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madiun memberlakukan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK 1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi jasa Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
TERDIRI ATAS 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
4 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruas Jalan Protokol
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tertib lalu lintas dan penggunaan jalan, maka perlu ditetapkan jalan yang fungsinya sebagai Jalan Protokol.
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 22 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 34 Tahun 2006
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Menetapkan ruas jalan protokol di Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 No 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedomanan Penamaan Jalan, Tempat Wisata, Taman, Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung, dan Penomoran Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, dan penomoran bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penamaan Jalan, Tempat Wisata, Taman, Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung, dan Penomoran Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemberian Nama Jalan, Tempat Rekreasi, Taman, Lokasi Pemukiman Baru, dan Tempat Lain yang Serupa untuk Umum;
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pemasangan Papan Nomor Rumah atau Bangunan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo.
Setiap pemberian nama atau perubahan nama jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan oleh Bupati.
Prinsip penamaan jalan, tempat wisata, taman, kawasan perumahan, bangunan gedung, meliputi:
a. penggunaan abjad romawi;
b. satu obyek satu nama;
c. penggunaan nama lokal;
d. berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
g. menggunakan bahasa lndonesia dan/ atau bahasa daerah; dan h. paling banyak tiga kata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62B Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditinjau kembali;
:UU No.13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; Perda Prov. Jateng No. 8 Tahun 2013; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, Karcis Parkir, Petugas Parkir, Tata Tertib Parkir, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Petunjuk Teknis Bantuan Rumah terhadap Masyarakat yang Terkena Relokasi, Pembukaan dan Pelebaran Akses Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatasi perrnasalahan Perumahan
Masyarakat yang kena dampak dari relokasi, Pembukaan
dan Pelebaran Akses Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara disediakan dana Bantuan Perumahan;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran
dana yang dimaksud, perlu diatur petunjuk teknis bantuan
penyaluran dana pembangunan dampak relokasi
Pembukaan dan Pelebaran Akses Jalan Oleh Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara;
c. bahwa berdasarkan petimbangan dimaksud huruf a dan
huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk teknis bantu an Perumahan terhadap masyarakat
yang terkena dampak relokasi, Pembukaan dan Pelebaran
Akses Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 144,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan ,
Kawasan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah( Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun
2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan
Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
Utara ( Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019
Nomor 32).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II BENTUK BRDR,
BAB IlI JENIS KEGIATAN,
BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BRDR,
BAB V PENETAPAN CALON PENERIMA,
BAB VI PENYALURAN BARANG,
BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Long Jalan Dengan Desa Long Lake, Desa Long Pada, Desa Long Nyau Di Kecamatan Malinau Selatan Hulu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Administrasi desa dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebagai Berikut: 1. Batas Desa Long Jalan; 2. Batas Desa Long Lake; 3. Batas Desa Long Pada; 4. Batas Desa Long Nyau.
BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
AB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
