Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang mempengaruhi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan mempertimbangkan Kesinambungan usaha angkutan jalan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa perlu penetapan Tarif; bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang PenyesuaianTarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dapat menetapkan Tarif Jarak dengan mempedomani Tarif Dasar yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Tarif; III. Kewajiban dan Larangan; IV. Sanksi; V. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
5 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas Jalan Ahmad Yani, maka perlu pengaturan mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, PP No. 74 Tahun 2014, Permenhub No. KM 14 Tahun 2006, Permenhub No. 14 Tahun 2007, Permenhub No. PM 13 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 4 Tahun 2004, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Kepmenhub No. KM 69 Tahun 1993.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, kawasan tertib lalu lintas jalan ahmad yani, kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8 halaman
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN JALAN
ABSTRAK:
a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sarana prasarana Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b d a n huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Jalan Umum;
3. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
4. Izin, rekomendasi dan dispensasi;
5. Wewenang;
6. Penyelenggaraan Jalan;
7. Dokumen Jalan;
8. Peran Masyarakat;
9. Jalan Khusus;
10. Penataan dan pemberian nama jalan;
11. Penydikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65
Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk format permohonan pemasangan baru, penambahan daya dan persetujuan pemasangan baru/penambahan daya Penerangan Jalan Umum (PJU) serta serah terima jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) perlu diseragamkan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 65) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Lamp IV
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tonase dan Portal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjaga dayaguna jalan dari kerusakan dipandang perlu melakukan pengaturan penggunaanya; Bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan pengaturan Pembatasan Tonase dan pemasangan Portal pada jalan-jalan tertentu, dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur mengenai Tonase dan Portal, meliputi; Pembatasan Tonase dan Pemasangan Portal; Ketentuan Dispensasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
6 hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas atas setiap pembangunan baru dan pengembangan. Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas di Kota Pagar Alam perlu diatur dalam Perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 2021; PERMENHUB No. 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENHUB No. 11 Tahun 2017; PERMENHUB No. 96 Tahun 2015; PERGUB SUMSEL No. 29 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, analisis dampak lalu lintas, tindak lanjut hasil analisis dampak lalu lintas, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
19 hlm, Lampiran : 6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
