Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 811 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWAL KOTA MEDAN NO.11 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWAL KOTA MEDAN NO.2 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 56 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon Tahun 2012 – 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERWAL562011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERWAL_No__19_Tahun_2010_...AHUN_2010_-_2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

perwalno33tahun2007.pdf

PEMBERANTASAN KORUPSI - RENCANA AKSI DAERAH

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2007/No. 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan . dalam lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kata Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010 secara keseluruhan terdiri dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
31 hal

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPU No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Mengubah

UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Download file:

UU Darurat Nomor 8 Tahun 1958.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Download file:

Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi Gratifikasi

Download file:

Permenlu No. 1 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

bn471-2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2011.