Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 110 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

BUDAYA KERJA YANG CEPAT, EFEKTIF EFISIEN, TANGGAP, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF.

Abstrak

Cipta Kerja

Download file:

2021PERGUBJATIM039.pdf

CIPTA KERJA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 39 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang BUDAYA KERJA YANG CEPAT, EFEKTIF EFISIEN, TANGGAP, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ke-3 Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur; b. bahwa penilaian tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain meliputi penilaian budaya kerja yang memenuhi nilai Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja yang Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 5 Tahun 2014: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020: Permenpan RB No 39 Tahun 2012: Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019: Pergub Jawa Timur No 75 Tahun 2014: Pergub Jawa Timur No 38 Tahun 2020.
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Nilai Budaya Kekrja: Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif, diperlukan Budaya Kerja yang memenuhi nilai CETTAR, yaitu: a. cepat; b. efektif efisien; c. tanggap; d. transparan; e. akuntabel; dan f. responsif. 3. Sosialisasi dan Internalisasi: 4. Monitoring dan Evaluasi Serta Penilaian: 5. Pelaporan : 6. Pembiayaan: 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman Cipta Kerja

Download file:

Pergub nomor 50 th 2020 ttg cipta marga.pdf

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 50

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, 4. Undang–undang Nomor 30 Tahun 2014, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah; b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah; c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas membawahi : a. Sekretariat; b. Bidang Cipta Karya; c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Tata Ruang; e. Kelompok Jabatan Fungsional;dan f. UPTD PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 87 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Cipta Kerja

Download file:

No.87 Perbup Tahun 2022.pdf

PEMELIHARAAN-INFRASTRUKTUR-KECIPTAKARYAAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Tahun 202

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 64 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Cipta Kerja

Download file:

PERBUP-NO-64-TAHUN-2022-t...ptember-2022-fix.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Cipta Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 64/G

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi : a. penganggaran dan pelaksanaan; b. penatausahaan dan pertanggungjawaban; c. pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Cipta Kerja

Download file:

PERBUP NO 20 TAHUN 2022 edit searchable.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - cipta kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2022/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tabun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Inovasi Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan; Penetapan; Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Penerapan,Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; DIseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah; Kerjasama; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Cipta Kerja

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 11 Tahun 2022.pdf

GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN DENGAN BUDIDAYA PANGAN TERINTEGRASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat adalah melalui Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi; b. bahwa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya pangan terintegrasi dapat mendorong masyarakat Kabupaten Pringsewu lebih kreatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan dengan membudidayakan tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, petemakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan daya beli masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 tahun 2015, Perpres No 22 Tahun 2009, Permentani 07 Tahun 2021, Permentan No 65 Tahun 2010, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun 2016, Instruksi Gubernur Lampung No 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati tentang Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Pangan Terintegrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Halaman : 10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 Tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Cipta Kerja

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 75 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 Tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 002.6/6336/SJ tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 202 1 terlampir dalam penjelasan teknis indikator indeks inovasi daerah tahun 2021, untuk indikator regulasi daerah agar mencantumkan nama-nama inovasi daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan
UU No.6 Tahun 1991, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2017, PERDA No.11 Tahun 2016, PERBUP No.49 Tahun 2019, PERBUP No.52 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh

Download file:

29 TAHUN 2021 PERUBAHAN A...A KUMUH 30112021.pdf

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh, perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 30) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Lampiran: 15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman Cipta Kerja

Download file:

PERBUP 12 TAHUN 2016.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/No. 12 Seri E Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas keeempatan kerja serta untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dengan meng,adakan kegiatan padat karya; bahwa untuk mendukung agar pelaksanaan kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat tujuan dan sasaran, perlu menyusun pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a den huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Katya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Katya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2016.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transmigrasi, Daerah Tertinggal Cipta Kerja

Download file:

PERBUP 24 TAHUN 2008.pdf

dinas tenaga kerja dan transmigrasi - pendayagunaan fasilitas latihan kerja dan biaya pelatihan

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2008/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja yang ada di UP TD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, perlu upaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja tersebut secara optimal; bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan fasilitas latihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan pedoman dalam peningkatan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja dan pembebanan biaya pelatihan kerja kepada pengguna fasilitas UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, khususnya dengan adanya Peraturan Pelatihan Kerja dari BUMN, BUMD dan Perusahaan, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahu n 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 T ahun 2008 sudah tidak sesuai lagi, sehingga peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja da.i Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tah un 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2008.
14 hlm

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT