Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012
ALOKASI - PUPUK - BERSUBSIDI - UNTUK - SEKTOR - PERTANIAN - DI - KABUPATEN - TASIKMALAYA - TAHUN - 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012/ Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa menetapkan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, alokasi pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Walikota.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2011; Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No. 40/Permentan/SR.140/4/2007; Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag No. 17/M-DAG/PER/6/2011; Permentan No. 28/Permentan/SR.140/5/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 70/Permentan/SR/140/85/2011; Permentan No. 87/Permentan/SR.130/12/2011; Keputusan MPP No. 140/MPP/Kep/2/2002; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 238/Kpts/TP.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2011; Pergub Jabar No. 115 Tahun 2009; Kepgub Jabar No. 521.33/Kep.96-Binpord/2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008; Perbup Tasikmalaya No. 520/Kep.93-Perek&PM/2010
Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 dicabut.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor :501/215/Admrek Tanggal 12 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2012, dipandang perlu pengaturan tentang Petunjuk Teknis Program RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Pepres RI No. 13 Tahun 2009; Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Program Raskin dan Petunjuk Teknis; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Naskah Dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Kop Naskah Dinas; Stempel; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Ralat, Perubahan, Pencabutan, Dan Pembatalan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2012.
Jumlah Halaman: 29 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel belum dapat mengoptimalkan
pemungutan pendapatan daerah dari pajak hotel sehingga perlu
diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pendataan, Pendaftaran Dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Masa Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Pengurangan Pajak; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut a Peraturan Bupati Bantul Nomor 47
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel;
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran: 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung Barat
petunjuk - pelaksnaan - pemberian - bantuan - kepada - masyarakat - korban - bencana - alam - dan - musibah - kebakran - di - kabupaten - bandung - barat
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2012 No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan musibah kebakaran maka perlu mentapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Benacana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kab. Bandung Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 105 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab, Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2011; Perbup Bandung Barat No. 34 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan, Besarnya Bantuan, Tata Cara Penyampaian Bantuan, Pembiayaan, Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 1/E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 yang mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 7 tahun 2009, Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M- DAG/PER/6/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/ SR.130 /5/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7 /2006.
Materi pokok: Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
Jumlah halaman : 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Tahun 2012/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2012 secara tertib, benar
dan bertanggung jawab, menuntut adanya kemauan
dan kemampuan dari para Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu kegiatan; bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
baik dan bersih serta transparan sesuai dengan prinsip
good govetmanf and clean govemance perlu
melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan
nepotisme; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2012 perlu pengaturan Sistem dan Prosedur
Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005; Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; lnstruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37
Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 209/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M12011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/IG /ll/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2012
PERBUP Kab. Simalungun No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH - pembentukan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2012/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah, pada prinsipnya disebutkan
bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Instansi Lainnya diwajibkan mernpunyai Unit
Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan
pelayanan/ pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa; bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi
unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Semarang, maka perlu adanya penggabungan
empat kelompok kerja menjadi tiga kelompok kerja pada
susunan orgamsasmya, dan perlu adanya staf yang
membantu di bidang kesekretariatan, serta tata kerjanya
perlu disesuaikan; bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam
pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; PeraturanDaerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3) dan ayat (5) dan penambahan ayat (6), perubahan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan ayat (3), penghapusan Bagian Keempat Staf Pendukung, Pasal 12, perubahan Pasal 13 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2011 diubah.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
